LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi PKB DPRD Balikpapan, yang juga mencakup Hanura dan Demokrat, menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Namun, mereka menegaskan bahwa kemudahan tersebut harus diiringi dengan pengawasan ketat agar tidak berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PKB, Muhammad Hamit, dalam rapat paripurna DPRD Balikpapan pada Selasa (11/2/2025). Menurut Hamit, kemudahan perizinan dan persyaratan yang sederhana sangat diperlukan untuk menarik minat investor dan memperkuat ekonomi daerah.
“Kami mendorong pemerintah untuk menyederhanakan persyaratan investasi. Proses perizinan yang cepat dan tidak berbelit-belit akan mendorong masuknya investasi yang lebih besar ke Balikpapan,” ujar Hamit.
Namun, dia mengingatkan bahwa kemudahan investasi harus tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah diminta untuk memperkuat pengawasan agar investasi yang masuk tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan.
“Kemudahan investasi tidak boleh mengabaikan pengawasan. Pemerintah harus mengontrol setiap proses perizinan, operasional usaha, kepatuhan pajak, serta dampak ekonomi dan lingkungan,” tegasnya.
Fraksi PKB menegaskan bahwa investasi yang masuk ke Balikpapan harus berdampak positif bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan melakukan seleksi yang ketat terhadap jenis investasi yang akan diterima.
“Kami berharap investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberi dampak nyata bagi masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan warga,” lanjut Hamit.
Dia menambahkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Semua pelaku usaha dan investor harus tunduk pada aturan yang berlaku tanpa terkecuali.
“Kami menegaskan bahwa pengawasan harus dilakukan tanpa diskriminasi. Pemerintah harus konsisten dalam menegakkan aturan agar investasi yang masuk benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Fraksi PKB juga mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mengawal kebijakan investasi ini. Menurut Hamit, kebijakan yang inklusif dan berpihak pada masyarakat akan membantu menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam memastikan bahwa investasi yang masuk memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya investasi yang berwawasan lingkungan. Mereka mengingatkan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan pelestarian lingkungan agar keberlanjutan jangka panjang dapat terwujud.
“Kami ingin Balikpapan menjadi kota modern yang ramah investasi tetapi tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian alam,” tutup Hamit.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi PKB juga menyatakan bahwa kemudahan investasi di Balikpapan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan posisi strategis sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan memiliki potensi besar dalam menarik investasi di berbagai sektor, seperti infrastruktur, pariwisata, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Namun, Fraksi PKB mengingatkan bahwa percepatan ekonomi ini harus tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat lokal. Mereka berharap agar investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi warga Balikpapan.
“Jangan sampai kemudahan investasi ini justru menimbulkan kesenjangan sosial. Semua pihak harus diuntungkan, terutama masyarakat lokal yang menjadi bagian utama dari pertumbuhan ekonomi daerah,” tutup Hamit.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan regulasi yang adil, diharapkan kemudahan investasi di Balikpapan dapat berjalan efektif dan membawa manfaat yang luas bagi masyarakat serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Minyak tersebut.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
