LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Dalam upaya memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan.
Kunjungan ini difokuskan pada studi banding kebijakan pengelolaan pajak daerah, pemanfaatan potensi sektor unggulan, serta pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata.
Ketua Komisi II DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulete dari Fraksi Golkar, mengatakan bahwa Balikpapan dipilih sebagai lokasi kunjungan karena dinilai sukses dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi sektor-sektor strategis. Hal ini menjadi inspirasi bagi Mahulu untuk mengembangkan potensi serupa yang dimilikinya.
“Kota Balikpapan ini sudah sangat bagus dalam pengelolaan PAD. Kami melihat banyak potensi yang sebenarnya juga kami miliki di Mahulu, seperti sawit, kayu, tambang emas, migas, dan batu bara. Tinggal bagaimana kita mengelola dan mengembangkannya dengan baik,” ujar Gohen, Selasa (6/5/2025).
Ia menambahkan, saat ini PAD Mahulu berkisar antara Rp14 hingga Rp18 miliar per tahun, angka yang masih bisa ditingkatkan dengan perbaikan regulasi dan sistem pemungutan pajak. Salah satu fokus utama adalah rencana pembuatan Peraturan Daerah (Perda) terkait penginapan sebagai sumber tambahan pajak.
Selain sektor energi dan perkebunan, Gohen juga menyoroti potensi besar Mahulu di bidang pariwisata. Namun, ia mengakui bahwa infrastruktur yang belum memadai menjadi tantangan utama dalam pengembangannya.
“Kami punya objek wisata yang menarik, seperti arung jeram, air terjun, dan desa budaya. Sayangnya, akses menuju lokasi-lokasi tersebut masih sulit. Itu sebabnya kami juga ingin belajar bagaimana Balikpapan mendorong investasi untuk membangun infrastruktur,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Mahulu juga berdiskusi mengenai pengelolaan insentif daerah, keterlibatan swasta dalam pembangunan, dan penguatan regulasi untuk mendorong kontribusi sektor-sektor produktif.
Gohen berharap kunjungan ini akan menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat dituangkan dalam kebijakan nyata, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur penunjang sektor wisata dan percepatan Perda sektor pendukung PAD.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
