LINTASRAYA.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, namun keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
Meski konsep pendidikan alternatif ini dinilai sangat penting untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera, Kukar belum memiliki gedung layak untuk mengoperasikannya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang digagas Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Di daerah, pelaksanaannya dipersiapkan oleh Dinas Sosial Kukar sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pendidikan inklusif.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherdiman, menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan.
“Ini bukan sekolah biasa, ini sekolah istimewa. Kurikulumnya berbeda dan pendekatan pengajarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dari keluarga miskin. Presiden ingin semua anak punya kesempatan yang setara untuk berhasil,” ungkap Yuliandris, Minggu (6/7/2025).
Sekolah Rakyat akan mengadopsi tiga jenis kurikulum dengan pendekatan adaptif dan kontekstual, agar anak-anak yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikan umum bisa mendapatkan akses belajar yang tepat dan menyeluruh.
Namun, berbeda dengan sejumlah daerah lain yang telah memanfaatkan gedung eksisting seperti balai pelatihan dan asrama untuk sekolah ini, Kukar justru masih belum memiliki fasilitas pendukung.
“Kami belum punya gedung sendiri. Bahkan untuk operasional UPTD kami masih tergabung ke wilayah Temanggung dan Banjarmasin. Ini yang menjadi kendala utama,” ujarnya.
Meski belum bisa membuka penerimaan siswa dalam waktu dekat, Dinsos Kukar tetap mempersiapkan proses perekrutan tenaga pengajar.
Para pengajar nantinya direkrut dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) asal Kukar, namun proses seleksi dilakukan oleh Kementerian Pendidikan.
“Kami hanya fasilitasi proses pendaftaran calon pengajar. Soal seleksi dan kelayakan sepenuhnya kewenangan pusat,” jelasnya.
Sekolah Rakyat nantinya akan berada di bawah pengelolaan penuh Kemensos. Peran pemerintah daerah lebih kepada penyediaan sarana awal dan dukungan tenaga kerja lokal.
“Kami berharap dukungan lintas sektor agar Kukar bisa segera memiliki fasilitas yang memadai. Karena pendidikan adalah kunci utama pemberdayaan masyarakat miskin,” tutupnya. (*/ADV/diskominfo Kukar/tha)
