LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pesatnya pembangunan gedung bertingkat di Kota Balikpapan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran yang memadai. Kondisi ini menjadi perhatian serius Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, yang menilai perlunya penguatan sistem mitigasi kebakaran baik di tingkat pemerintah maupun swasta.
Menurut Yusri, perkembangan Balikpapan sebagai kota modern menuntut kesiapsiagaan yang lebih tinggi terhadap potensi kebakaran di gedung-gedung bertingkat. Namun, hingga kini fasilitas pemadam kebakaran masih terbatas, terutama mobil pemadam jenis Skylift yang memiliki kemampuan menjangkau area tinggi.
“Balikpapan sudah berkembang pesat, banyak gedung tinggi berdiri, tapi armada Skylift kita masih sangat terbatas. Padahal alat ini vital untuk mengevakuasi dan memadamkan api di lantai atas,” ungkap Yusri, Selasa (11/11).
Ia menuturkan, dalam sejumlah insiden kebakaran yang terjadi beberapa waktu terakhir, petugas Damkar kerap menghadapi kesulitan karena keterbatasan peralatan. Jika fasilitas seperti Skylift tersedia, proses pemadaman di gedung bertingkat bisa dilakukan lebih cepat dan aman.
“Kejadian kemarin jadi pelajaran penting. Petugas sempat kesulitan karena tidak ada alat untuk menjangkau area tinggi. Kalau kita punya Skylift, respon bisa lebih cepat,” ujarnya.
Politisi Fraksi Golkar itu menilai, idealnya setiap kecamatan di Balikpapan memiliki satu unit mobil Damkar Skylift agar penanganan darurat bisa dilakukan tanpa harus menunggu bantuan dari wilayah lain. Namun, Yusri juga menyadari bahwa pengadaan armada tersebut memerlukan biaya besar.
“Kita dorong agar pemerintah menganggarkan secara bertahap. Minimal ada rencana jangka menengah supaya semua wilayah punya armada yang siap,” katanya.
Lebih lanjut, Yusri menekankan pentingnya peran aktif sektor swasta dalam mendukung kesiapsiagaan kebakaran. Ia menyebut, pengembang maupun pengelola gedung tinggi wajib memiliki sistem keselamatan internal, termasuk alarm kebakaran, tangga darurat, hingga alat pemadam modern yang dapat digunakan sebelum tim Damkar tiba di lokasi.
“Ini tanggung jawab bersama. Pemerintah menyiapkan sarana umum, tapi pengelola gedung juga harus punya sistem mandiri agar keselamatan penghuni lebih terjamin,” tegasnya.
Yusri berharap, dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak swasta, Balikpapan bisa membangun sistem penanggulangan kebakaran yang lebih tangguh dan modern di masa depan—sejalan dengan statusnya sebagai kota bertumbuh dan pusat bisnis di Kalimantan Timur. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
