LINTASRAYA.COM, PASER — Aktivitas belajar di SMK Negeri 4 Tanah Grogot, Rabu (20/5/2026) mendadak lebih ramai dari biasanya. Sejumlah anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur turun langsung meninjau kondisi sekolah dalam agenda pengawasan sektor pendidikan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).
Dipimpin Syahariah Mas’ud, rombongan DPRD menyusuri ruang belajar, fasilitas praktik siswa hingga sarana penunjang pendidikan lainnya. Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan kondisi riil sekolah sekaligus mengevaluasi sejauh mana anggaran pendidikan benar-benar berdampak bagi kebutuhan di lapangan.
Menurut Syahariah, pengawasan pendidikan tidak bisa hanya bergantung pada laporan administrasi semata. DPRD perlu melihat langsung kondisi sekolah agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan nyata.
“Kalau hanya membaca laporan tentu semua terlihat baik. Karena itu kami memilih turun langsung melihat kondisi sekolah yang ada di daerah,” ujarnya di sela kunjungan.
Dalam peninjauan tersebut, Komisi IV menemukan masih adanya sejumlah kebutuhan yang memerlukan perhatian pemerintah, mulai dari kondisi ruang belajar hingga sarana praktik bagi siswa SMK yang dinilai perlu ditingkatkan.
Politisi daerah pemilihan Paser-PPU itu menilai kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini digelontorkan pemerintah daerah.
“Tujuan kami memastikan program pendidikan benar-benar berjalan sesuai kebutuhan sekolah. Jadi bukan sekadar angka dalam laporan,” katanya.
Tak hanya melakukan inspeksi lapangan, Komisi IV DPRD Kaltim juga menggelar forum diskusi bersama para kepala sekolah. Dalam pertemuan itu, berbagai persoalan pendidikan disampaikan secara terbuka, termasuk kesiapan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran mendatang.
Beberapa kepala sekolah mengungkapkan tantangan yang masih dihadapi, mulai keterbatasan fasilitas belajar hingga kebutuhan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar.
Bagi Syahariah, masukan langsung dari pihak sekolah menjadi bahan penting bagi DPRD sebelum merumuskan langkah lanjutan bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kami ingin mendengar langsung dari sekolah. Karena kondisi di lapangan tentu lebih nyata dibanding hanya laporan tertulis,” tuturnya.
Hasil pengawasan tersebut nantinya akan dibahas kembali dalam rapat internal Komisi IV DPRD Kaltim sebelum disampaikan kepada pemerintah provinsi sebagai bahan evaluasi program pendidikan daerah.
Syahariah menegaskan, sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama DPRD Kaltim karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Pendidikan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah. Karena itu, apa yang kami temukan di lapangan tentu akan kami sampaikan sebagai bahan perhatian bersama,” pungkasnya.(*/san)
