BALIKPAPAN, lintasraya.com – Rencana proyek perluasan gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan senilai Rp 17,5 miliar dibatalkan.
Pembatalan tersebut dilakukan karena Detail Engineering Design (DED) yang telah dibuat tidak sesuai. Awalnya dibuat di lokasi kantor Satpol PP, namun pihak DPRD mengusulkan perluasan di sekitar gedung yang sudah ada dengan pertimbangan ketersediaan anggaran.
Anggota Badan Anggaran DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, pihaknya tidak bisa merealisasikan kegiatan perluasan terkait keberadaan DED yang sudah dibuat sebelumnya. Karena syaratnya harus terlebih dahulu melakukan penghapusan terhadap DED yang sudah ada melalui persetujuan dari Wali Kota.
“Jadi kendala kita DED. DED sudah ada di kantor Satpol PP dan tidak boleh membangun di tempat berbeda. Kita tidak bisa menghapus DED. Kalau menghapus DED harus minta persetujuan wali kota. Iya kalau wali kota mau,” ujarnya.
Ia menjelaskan kondisi gedung dewan saat ini sudah masuk kategori kelebihan kapasitas. Hal itu mengakibatkan para anggota dewan yang berkantor harus dalam kondisi berdesakan. Ruangan rapat gabungan dan rapat paripurna yang sudah tidak mencukupi untuk menampung para anggota dewan beserta undangan yang hadir.
“Sejujurnya kalau dibilang butuh kami sangat butuh. Bisa coba lihat di ruangan komisi. Kapasitas ruangan sudah tidak cukup. Begitu ada tamu datang 5-10 orang sudah tidak muat. Ini dasar kami sebenarnya meminta perluasan,” tuturnya.
Ia menambahkan, untuk menyikapi keterbatasan kapasitas gedung DPRD Balikpapan, berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran, sementara hanya akan dilakukan renovasi terhadap kondisi bangunan sudah ada. Nilai proyek untuk renovasi tersebut tercatat mencapai Rp 2,5 miliar.(*/wan)
