SAMARINDA, lintasraya.com – Dalam rangka mewujudkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2023, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Seno Aji, menggarisbawahi pentingnya evaluasi mendalam, terutama dalam proses lelang pengerjaan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran serta mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tidak dimanfaatkan.
Seno Aji menjelaskan bahwa tugas kritis ini akan diemban oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Bagi Seno, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki peranan strategis dalam mengurangi potensi Silpa pada APBD tahun 2024.
“Perbaikan yang kami tekankan terutama ada di sini. Proses lelang harus berjalan lebih efisien, terutama pada proyek-proyek berukuran besar,” ujar Seno, Senin (14/8/2023).
Dalam upaya melawan ancaman Silpa, Seno merinci bahwa langkah awal pengadaan barang dan jasa akan diterapkan khususnya pada proyek-proyek besar. Namun, ia juga realistis bahwa risiko Silpa tahun ini masih memerlukan perhatian.
Dalam pandangan Seno, evaluasi langkah awal pengadaan harus mendapat perhatian khusus agar perencanaan untuk APBD tahun 2024, terutama di awal tahun pelaksanaannya, dapat lebih terstruktur dan terarah.
“Rencana proyek-proyek tahun 2024 harus tersusun sebelum tahun tersebut dimulai, untuk mengurangi Silpa. Kami optimistis bahwa langkah ini akan membuahkan hasil positif pada tahun 2024. Kami telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk menghadapi potensi Silpa, dan kami percaya situasinya akan lebih terkendali pada tahun mendatang,” tambahnya.
Dengan strategi evaluasi dan perbaikan yang dicanangkan, Seno berharap bahwa pemanfaatan anggaran APBD akan ditingkatkan, pemborosan sumber daya dapat dicegah, dan dampak positif terhadap masyarakat Kaltim akan terwujud.(*/ADV/wan)
