LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Puluhan Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Balikpapan gelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (13/6/2024) sore.
Aksi tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi dari Pengurus Besar (PB) HMI terkait tiga isu utama yang menjadi perhatian mereka.
Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, yang baru saja menghadiri rapat paripurna DPRD, bersama Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, serta jajaran lainnya, turun langsung menemui para demonstran sebagai respons terhadap tuntutan yang disampaikan.
Abdulloh menyatakan akan menindaklanjuti beberapa poin petisi tuntutan mahasiswa dan akan menyampaikan langsung ke Pemerintah Pusat. “Insya Allah, petisi ini akan kami teruskan ke pemerintah pusat agar suara-suara mahasiswa HMI Balikpapan dapat didengarkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kordinator Lapangan Aksi HMI Cabang Balikpapan, Habib Fajar, menjelaskan bahwa aksi unjuk rasa tersebut merupakan respons terhadap instruksi PB HMI terkait tiga persoalan rakyat.
“Kami meminta agar stop kriminalisasi aktivis, bebaskan aktivis dari penjara, menghentikan komersialisasi pendidikan, fokus pada rekonstruksi sistem pendidikan yang pro rakyat, dan membatalkan Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera),” ungkapnya.
Selain itu, dalam aksi tersebut, HMI Balikpapan juga menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI-Polri serta RUU Penyiaran. Meskipun terdapat sedikit gesekan dengan aparat kepolisian, namun aksi tersebut berjalan dengan cukup lancar.
Abdulloh berharap bahwa aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa HMI Cabang Balikpapan dapat didengar oleh pemerintah pusat, sehingga solusi yang diinginkan dapat segera ditemukan. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
