BALIKPAPAN, lintasraya.com – Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, masalah sosial yang muncul di Kota Balikpapan kian marak. Di beberapa perempatan marak bermunculan anak jalanan (Anjal), pengemis dan pengamen di Kota Beriman.
Diperlukan pengawasan ekstra dari aparat terkait, di antaranya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menanggulanginya.
“Perlu pengawasan Satpol PP di daerah tertentu. Misalnya di lampu-lampu merah, karena ini terkait keselamatan juga,” kata Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, Kamis (12/7/2023).
Menurut Najib, upaya pengawasan yang dilakukan Satpol PP tidak hanya terkait Anjal, tetapi termasuk pengemis, pengamen serta Pedagang Kaki Lima (PKL), sesuai aturan yang telah dibentuk. Yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2021 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
“Regulasinya sudah ada di Perda Tibum. Tinggal penegasan mungkin melalui Perwali (Peraturan Wali Kota) terkait implementasi aturan tersebut. Misalnya aturan jam (berdagang) sekian, untuk PKL. Perdanya sudah ada, tinggal teknisnya (diatur) melalui Perwali,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja Satpol PP, Komisi I DPRD Kota Balikpapan berharap personel Satpol PP lebih aktif di lapangan.
Meski kenyataannya jumlah personel Satpol PP Balikpapan terbatas, sehingga perlu peran aktif masyarakat untuk peduli terhadap penanganan masalah Anjal, pengemis dan pengamen dan PKL, dengan cara menyampaikan atau melaporkan kepada Satpol PP agar segera ditindaklanjuti.
Menurut pengamatannya, sudah ada beberapa rambu atau papan peringatan yang menyebutkan bahwa Kota Balikpapan bebas anjal, pengemis dan pengamen. Salah satu papan peringatan itu ada di Simpang Muara Rapak. Namun sejatinya, kata dia, upaya itu tetap memerlukan pengawasan dari personel Satpol PP.
“Kami tentu support Satpol PP karena (operasional) perlu anggaran, transportasi dan lainnya. Karena perkembangan Kota Balikpapan yang makin padat. Mungkin tidak hanya perlu mobil, perlunya motor,” ungkapnya.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada usulan dari Satpol PP untuk menambah armadanya, dalam pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
“Kalau untuk anggaran, sebenarnya yang mereka butuhkan untuk operasional biar lebih giat,” pungkasnya.(*/wan)
