LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Tekanan inflasi di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tercatat melandai pada Januari 2026, seiring normalisasi permintaan dan mobilitas masyarakat pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2025–2026, serta terjaganya pasokan sejumlah komoditas pangan.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan, Kota Balikpapan mencatat deflasi sebesar 0,11 persen (month to month/mtm), sementara Kabupaten PPU mengalami inflasi sebesar 0,05 persen (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan melandainya inflasi menunjukkan keseimbangan pasokan dan permintaan di daerah tetap terjaga.
“Melandainya inflasi pada Januari 2026 mencerminkan normalisasi aktivitas masyarakat pasca Nataru, yang didukung oleh pasokan komoditas pangan yang relatif memadai,” ujar Robi Ariadi.
Secara tahunan, inflasi Kota Balikpapan tercatat sebesar 3,26 persen (year on year/yoy), sedangkan Kabupaten PPU sebesar 2,75 persen (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi gabungan empat kota di Kalimantan Timur yang mencapai 3,76 persen (yoy), maupun inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy). Realisasi inflasi di kedua daerah juga masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5±1 persen.
Di Kota Balikpapan, deflasi terutama disumbang oleh kelompok transportasi dengan andil -0,28 persen (mtm). Penurunan tarif angkutan udara terjadi seiring berakhirnya periode puncak libur Nataru, yang mendorong normalisasi permintaan tiket penerbangan. Selain itu, harga bensin turut turun menyusul kebijakan penurunan harga Pertamax sebesar Rp400 per liter sejak 1 Januari 2026.
Harga sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah juga tercatat menurun, sejalan dengan meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi yang mulai memasuki masa panen. Sementara itu, penurunan tarif Sekolah Menengah Atas dipengaruhi oleh implementasi Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BSOP) di Kalimantan Timur.
Namun demikian, tekanan inflasi di Balikpapan masih muncul dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,18 persen (mtm). Komoditas penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, baju muslim anak, dan mobil. Kenaikan harga emas dipengaruhi tren harga emas global, sementara harga daging ayam ras naik akibat keterbatasan pasokan di tengah permintaan yang masih kuat.
Sementara itu di Kabupaten PPU, inflasi Januari 2026 terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,05 persen (mtm). Kenaikan harga tercatat pada ikan tongkol, tomat, dan daging ayam ras, yang dipengaruhi faktor cuaca berupa gelombang laut tinggi serta terbatasnya pasokan dari daerah sentra produksi. Selain itu, harga kayu balokan meningkat akibat tingginya curah hujan yang berdampak pada biaya distribusi.
Di sisi lain, deflasi di Kabupaten PPU terutama disumbang oleh kelompok transportasi dengan andil -0,05 persen (mtm). Penurunan harga sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, bawang merah, serta buncis dan jagung manis, didukung oleh meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi dan produksi lokal.
Robi Ariadi mengingatkan, ke depan terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
“Puncak musim hujan, potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, serta meningkatnya permintaan pada periode Ramadan dan Idulfitri perlu terus diantisipasi agar tidak menimbulkan tekanan harga,” jelasnya.
Meski demikian, optimisme konsumen di Balikpapan tetap terjaga. Hasil Survei Konsumen BI Balikpapan Januari 2026 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 129,3, meningkat dibandingkan Desember 2025 yang sebesar 122,7. Hal ini mencerminkan keyakinan masyarakat yang kuat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prospek enam bulan ke depan.
Untuk menjaga stabilitas harga, KPwBI Balikpapan bersama pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat sinergi, antara lain melalui pemantauan harga secara berkala, penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan frekuensi pasar murah dan operasi pasar selama Ramadan dan Idulfitri, serta optimalisasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Melalui sinergi TPID dan implementasi roadmap pengendalian inflasi daerah 2025–2027, kami optimistis inflasi di wilayah kerja BI Balikpapan dapat terus dijaga dalam sasaran nasional,” tutup Robi Ariadi. (*/San)
