PENAJAM, lintasraya.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Hamdam mengatakan bahwa pasca adanya kebijakan-kebijakan yang kurang tepat beberapa tahun terakhir ini, menyebabkan kondisi Kabupaten PPU sedang tidak baik-baik saja. Saat ini roda pemerintahan sedikit terganggu yang berdampak pada terjadinya kondisi defisit keuangan daerah.
Sementara itu kata Hamdam, secara normatif Kabupaten PPU saat ini hanya berharap besar dari dana bagi hasil transfer pemerintah pusat, sehingga keuangan daerah masih sangat terbatas untuk menopang kebutuhan belanja daerah.
Hal ini disampaikan Plt. Bupati PPU, Hamdam saat menerima kunjungan kerja resmi (courtesy visit) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) perwakilan wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Senin sore, (7/3/2022) di Kantor bupati PPU.
Rombongan SKK Migas ini dipimpin oleh Kepala perwakilan SKK Migas wilayah Kalimantan dan Sulawesi, Azhari Idris didampingi General Manager Pertanina Hulu Kalimantan Timur, Djudjuwanto dan perwakilan masing-masing Kontraktor-Kontraktor Kerjasama (KKKS) SKK Migas yang ada di PPU yaitu PT. Pertamina Hulu Kalimantan Timur, PT. Pertamina EP Tanjung, PT. Pasir Petroleum Resources, PT. Benuotaka Wailawi, Saka Indonesia dan Pandawa Lima.
Dikatakannya saat ini ada beberapa kegiatan vital dan perlu segera mendapat support di Kabupaten PPU, salah satunya adalah terkait penanganan sampah yang ada di daerah. Hal ini karena sejumlah truk angkutan sampah yang bertugas sebagai pengangkut sampah di stasiun-stasiun sampah mengalami kerusakan. Belum lagi kurangnya alat berat yang bertugas di tempat pembuangan akhir (TPA) Buluminung menyebabkan menumpuknya sampah dengan skala besar.
Saat melakukan peninjauan ke TPA Buluminung. Hamdam menyebut tumpukan sampah saat itu sudah hampir masuk ke gerbang utama sepanjang lebih kurang 500 meter. Hal itu karena belum dapat didorong yang disebabkan masih keterbatasnya alat berat yang ada di lokasi ini.
“Ini salah satu poin yang ingin saya sampaikan kepada jajaran SKK Migas pada kesempatan ini dan berharap ada support,” kata Hamdam.
Apalagi kecamatan Sepaku telah ditetapkan menjadi lokasi Ibukota Negara yang baru. Tentu kebersihan di wilayah itu harus benar-benar diperhatikan.
“Malu jika ada pejabat negara datang tapi kondisi lingkungannya kotor dengan tumpukkan sampah dimana-mana,” tambahnya.
Sementara itu, Azhari Idris mengatakan pihaknya hadir bersama dengan semua perwakilan anak perusahaan yang ada di PPU.
“Memang kami berada di Kabupaten PPU jadi kewajiban kami untuk menyampaikan apa yang menjadi kegiatan kami di daerah ini,” ujarnya.
Nantinya ada beberapa program yang akan dikerjakan SKK Migas di Kabupaten PPU untuk masyarakat daerah, termasuk dalam minggu ini pihaknya akan melakukan komunikasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) PPU terkait rencana dukungan program pengembangan masyarakat.
“Kami berharap kerjasama dengan pemerintah Kabupaten PPU ini dapat terus terjalin dengan baik. semoga bapak bupati juga bisa hadir dalam kegiatan ini bersama Dinsos PPU,” tutupnya.(*/ADV/Diskominfo)
