LINTASRAYA.COM, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) memastikan bahwa ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) akan tetap terjaga hingga akhir 2024.
Kepala DKP PPU, Mulyono, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan stok bahan pangan pokok, seperti beras, minyak, dan gula, aman untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di PPU.
“Bahan pangan adalah kebutuhan pokok yang sangat krusial bagi masyarakat. Alhamdulillah, pasokan bahan pangan kita tahun ini aman hingga akhir tahun, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaannya,” kata Mulyono, Senin (21/10). Menurutnya, stabilitas cadangan pangan ini sangat penting, terutama untuk mengantisipasi berbagai kondisi tak terduga yang bisa memengaruhi distribusi atau ketersediaan pangan.
DKP PPU terus melakukan pemantauan intensif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani lokal, Bulog, hingga distributor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa produksi dan distribusi pangan berjalan dengan lancar serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data yang dikumpulkan, saat ini wilayah PPU masih memiliki surplus pangan sekitar 17 ribu ton. Jumlah tersebut dianggap cukup untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayah PPU hingga akhir tahun.
“Pemantauan ini sangat penting, karena dengan mendata langsung dari petani, Bulog, hingga distributor, kita bisa mengetahui kebutuhan pangan secara akurat, produksi yang tersedia, dan stok yang ada saat ini. Surplus pangan sekitar 17 ribu ton ini akan sangat membantu kita menjaga stabilitas harga dan mencegah potensi kenaikan inflasi di tengah masyarakat,” jelas Mulyono.
DKP PPU juga tengah mengembangkan inisiatif untuk memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah PPU, hingga ke tingkat desa. Dalam rencana ini, setiap desa di PPU akan didorong untuk memiliki cadangan pangan tersendiri, sehingga ketahanan pangan bisa lebih terjaga secara menyeluruh. Mulyono menjelaskan bahwa desa-desa di PPU akan mulai diberdayakan untuk mengelola CPP mandiri dengan memanfaatkan anggaran desa. Hal ini bertujuan agar desa tidak hanya bergantung pada stok pangan pemerintah kabupaten, tetapi dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri secara mandiri.
“Langkah ini baru dalam tahap perencanaan, namun kami berharap bisa mulai diterapkan pada 2025. Kami berencana bekerja sama dengan satu kecamatan yang akan menjadi percontohan, di mana beberapa desa di kecamatan tersebut akan dilibatkan dalam pengelolaan CPP tingkat desa,” ungkap Mulyono.
Dalam jangka panjang, program CPP di tingkat desa ini diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan di seluruh wilayah PPU, terutama di desa-desa yang terpencil. Jika berjalan sesuai rencana, desa-desa di PPU akan memiliki cadangan pangan yang dikelola mandiri. Selain membantu memenuhi kebutuhan warga desa, langkah ini juga bisa membantu menekan harga pangan di tingkat lokal.
Menurut Mulyono, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kerjasama berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat setempat. Diharapkan, dengan adanya cadangan pangan di tingkat desa, masyarakat PPU akan memiliki akses yang lebih mudah terhadap bahan pangan pokok, bahkan di masa-masa darurat atau bencana.
Dengan berbagai langkah dan inisiatif ini, DKP PPU optimis bahwa ketahanan pangan di Kabupaten PPU akan semakin kuat. Pemerintah daerah berharap masyarakat dapat mendukung upaya tersebut, sehingga bersama-sama mampu mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan, dari tingkat kabupaten hingga ke desa-desa.(*/ADV/DiskominfoPPU/wan)
