LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Isu kelangkaan dan lonjakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali mencuat di tengah masyarakat. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Jafar Sidik, mendesak pemerintah kota bersama Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi, agar tepat sasaran dan tidak diselewengkan.
Dalam keterangannya, Jafar menyebutkan bahwa harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di pangkalan telah ditetapkan pemerintah di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000, tergantung zona wilayah. Namun, di tingkat pengecer, harga bisa melonjak hingga Rp30.000–Rp35.000 per tabung. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan distribusi dari pangkalan ke masyarakat.
“Harga di pangkalan memang sesuai aturan, tapi karena tidak diawasi, gas ini banyak disalurkan ke pengecer yang kemudian menjualnya dengan harga tinggi. Masyarakat jadi korban,” ujar Jafar, Kamis (19/6/2025).
Menurutnya, pola seperti ini merugikan masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima utama subsidi LPG 3 kg. Ia menilai bahwa lemahnya kontrol distribusi menjadi penyebab utama terjadinya disparitas harga dan kelangkaan.
Dalam kondisi normal, Kota Balikpapan menerima kuota tahunan sekitar 19 ribu metrik ton LPG 3 kg. Namun, melihat tren konsumsi dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan masyarakat dinilai sudah melebihi angka tersebut. Pemerintah Kota pun telah mengajukan permohonan penambahan kuota menjadi 30 ribu metrik ton ke Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur melalui Gubernur.
Meski langkah ini diapresiasi, Jafar menilai penambahan kuota tidak akan menyelesaikan masalah jika distribusi tetap bocor ke jalur yang tidak seharusnya.
“Penambahan pasokan itu bagus, tapi kalau sistem pengawasannya masih lemah, ya tetap saja yang untung pengecer, bukan masyarakat yang butuh,” tegasnya.
Ia meminta Pertamina Patra Niaga sebagai distributor utama dan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan (Disdag) serta Bagian Ekonomi Pemkot Balikpapan untuk serius dalam melakukan pengawasan di tingkat pangkalan, termasuk melakukan penertiban terhadap oknum pelaku penimbunan atau penyalahgunaan distribusi.
Komisi II DPRD, kata Jafar, telah menyampaikan langsung kepada eksekutif agar tidak ragu melakukan pembinaan hingga sanksi tegas terhadap pangkalan nakal yang menjual gas ke pengecer dalam jumlah besar.
“Kalau dibiarkan, yang terjadi nanti bukan hanya kenaikan harga, tapi juga kelangkaan karena distribusi tidak adil. Kami minta tindakan konkret, bukan hanya imbauan,” katanya.
DPRD juga mendorong adanya sistem distribusi berbasis data dan teknologi, seperti penggunaan aplikasi pemantauan distribusi LPG, untuk mempermudah pelacakan dan transparansi distribusi dari agen ke pangkalan, dan dari pangkalan ke konsumen.
Dengan pengawasan yang lebih ketat dan distribusi yang terarah, DPRD berharap masyarakat kecil sebagai pengguna utama LPG subsidi bisa mendapatkan haknya tanpa harus terbebani harga tinggi di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan.(*/ADV/DPRD Balikpapan/ko)
