LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN — Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyoroti tingginya angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di sejumlah daerah, termasuk Balikpapan. Kondisi ini dinilainya menjadi salah satu penyebab pemerintah pusat mengurangi dana transfer ke daerah pada tahun anggaran berjalan.
Dalam keterangannya, Senin (20/10/2025), Danang menyebut bahwa Kementerian Keuangan menilai banyak daerah belum optimal menyerap anggaran, sehingga terjadi penumpukan Silpa di akhir tahun.
“Makanya dana bagi hasil dari pusat tahun ini lebih kecil. Karena pusat melihat Silpa masih tinggi di daerah, akhirnya dipangkas sekalian,” ujar Danang.
Politisi Gerindra itu menegaskan, Pemerintah Kota Balikpapan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus lebih sigap dalam menyusun dan menjalankan program agar penyerapan anggaran berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami minta OPD membuat program yang konkret, sesuai kebutuhan di lapangan. Jangan sampai karena lambat bergerak, anggaran justru tidak terserap,” tegasnya.
Menurut Danang, salah satu faktor utama munculnya Silpa adalah perencanaan yang lemah dan keterlambatan proses lelang di awal tahun anggaran.
“APBD sudah disahkan, tapi RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) belum siap. Akibatnya lelang tertunda dan kegiatan tidak bisa jalan tepat waktu,” jelasnya.
Ia mencontohkan proyek-proyek fisik seperti pembangunan drainase, jalan, atau perbaikan fasilitas umum yang memerlukan waktu pelaksanaan cukup panjang.
“Kalau lelang baru mulai di akhir tahun, ya jelas tidak mungkin selesai. Akhirnya anggaran tidak terserap, jadi Silpa,” ujarnya.
Danang juga menyinggung perubahan sistem e-Catalog versi 6 yang sempat menghambat proses pengadaan di beberapa OPD. Namun, ia menilai kendala teknis tidak boleh dijadikan alasan keterlambatan berulang.
“Pemerintah kota harus lebih siap. Begitu APBD disahkan, RKA langsung disusun, program segera dijalankan. Jangan tunggu bulan empat atau lima baru bergerak,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya disiplin perencanaan dan eksekusi sejak awal tahun anggaran.
“Kalau pemerintah kota lebih sigap, Silpa bisa ditekan, dan dana transfer dari pusat juga tidak berkurang,” pungkas Danang. (*/ADV/DPRD Balikpapan)
