LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Kondisi keuangan daerah Kota Balikpapan pada tahun 2026 dipastikan akan berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung (A3), menyebutkan bahwa kekuatan fiskal pemerintah kota akan mengalami pelemahan akibat turunnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Ada penurunan cukup signifikan, sekitar Rp1,55 triliun. Ini harus kami sampaikan supaya masyarakat juga memahami konteksnya,” ujar A3 saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, asumsi awal APBD 2026 yang sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp4,5 triliun kini harus mengalami rasionalisasi antara Rp1,3 hingga Rp1,5 triliun. Hal tersebut dipicu oleh koreksi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sebesar tahun sebelumnya.
“Tahun lalu PAD kita proyeksikan Rp1,5 triliun, tapi dengan kondisi ekonomi yang cenderung melambat, angka itu pasti akan turun. Jadi pembahasan APBD harus realistis dan rasional,” jelasnya.
Meski begitu, A3 menegaskan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tetap memiliki strategi untuk menjaga agar kinerja pembangunan tidak terhambat. Namun, ia menekankan bahwa langkah pemulihan fiskal tidak bisa dilakukan secara instan.
“Strategi untuk mengungkit kembali kekuatan fiskal pasti dilakukan, tetapi tidak bisa instan. Dalam konteks perencanaan, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang berimbang agar pembangunan tidak terganggu,” terangnya.
Politikus Golkar itu juga mengingatkan bahwa pembangunan daerah memiliki tahapan dan mekanisme yang tidak bisa dilompati. Ia menilai, masyarakat perlu memahami bahwa setiap program harus melalui proses panjang mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.
“Pembangunan itu tidak seperti membalik telapak tangan. Ada tahapan, ada prioritas, dan ada keterbatasan anggaran. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami situasinya,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek fiskal, A3 menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah daerah dan masyarakat. Transparansi menurutnya menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik di tengah tekanan anggaran.
“Kami ingin memastikan masyarakat mendapat informasi yang jernih. Bahwa semua kebijakan pembangunan didasari analisis dan kemampuan anggaran, bukan sekadar janji,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
