LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menimbulkan tantangan baru bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Balikpapan. Kondisi ini memaksa daerah menyesuaikan kembali prioritas pembangunan agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik, menyampaikan bahwa kebijakan pengurangan TKD berdampak langsung pada kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sejumlah program dan kegiatan masyarakat.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, berkurangnya dana transfer akan berimbas pada realisasi usulan aspirasi warga yang selama ini menjadi bagian dari komitmen DPRD terhadap konstituennya.
“Kalau biasanya aspirasi masyarakat yang bisa kami usulkan sepuluh, kemungkinan akan menurun. Ini tentu memengaruhi pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan warga,” ujarnya, Kamis (6/11).
Japar menambahkan, berdasarkan keterangan Pemerintah Kota Balikpapan, pemotongan anggaran diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun pada APBD Murni 2026. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan tersebut bukan hanya berdampak pada Balikpapan, tetapi juga dirasakan oleh banyak daerah lain di Indonesia. Sebab, sebagian besar anggaran daerah kini terserap untuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
“Banyak kota mengalami situasi serupa karena dana daerah diarahkan ke program nasional. Akibatnya, ruang fiskal untuk pembangunan lokal menjadi semakin terbatas,” jelasnya.
Meski demikian, Japar memastikan bahwa aspirasi warga yang telah disampaikan melalui DPRD tidak akan dihapus, hanya mengalami penundaan pelaksanaan hingga kondisi keuangan daerah membaik.
“Kita sampaikan ke masyarakat bahwa aspirasi tetap ada, hanya pelaksanaannya menunggu kondisi fiskal stabil. Jadi bukan dibatalkan, tapi ditunda,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan pemangkasan TKD agar tidak membebani daerah dalam menjalankan pembangunan. DPRD, kata Japar, tetap berkomitmen memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat meski dengan keterbatasan anggaran.
“Kami akan terus berupaya agar aspirasi masyarakat tetap mendapat ruang dalam perencanaan pembangunan. Semoga ke depan ada perbaikan kebijakan supaya program daerah bisa berjalan optimal,” pungkasnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
