LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersama Dinas Perdagangan (Disdag) dan Pertamina Patraniaga tengah berupaya memenuhi kebutuhan gas LPG 3 kg bersubsidi yang mengalami defisit cukup signifikan.
Dari kebutuhan total 30 ribu metrik ton, realisasi distribusi baru mencapai 19 ribu metrik ton, meninggalkan kekurangan sekitar 11 ribu metrik ton.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pertamina Patraniaga telah menggelar operasi pasar dengan tambahan alokasi lebih dari 10 ribu metrik ton. Namun, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, menilai permasalahan utama justru terletak pada pengawasan distribusi, terutama di tingkat pangkalan.
“LPG 3 kg ini disubsidi pemerintah untuk masyarakat tidak mampu. Yang tidak berhak seharusnya tidak membeli. Harus ada introspeksi dari semua pihak,” tegas Budiono, kamis (23/1/2025).
Ia meminta Pertamina memperketat kontrol terhadap pangkalan, terutama untuk mencegah praktik penjualan ilegal oleh pangkalan ke warung-warung yang tidak memiliki izin resmi. Budiono juga menekankan bahwa langkah tegas harus diambil terhadap pelanggaran semacam ini.
“Jika ada pangkalan yang terbukti nakal, distribusi LPG ke warung tanpa izin, sebaiknya langsung cabut izinnya,” kata Budiono.
Selain distribusi yang tepat sasaran, ia mendesak Pertamina untuk memenuhi kuota LPG 3 kg yang telah ditentukan, agar kebutuhan masyarakat Balikpapan tidak terganggu. “Pastikan kuota 30 ribu metrik ton terpenuhi. Ini langkah utama untuk menjamin tidak ada lagi kelangkaan,” imbuhnya.
Dengan penguatan pengawasan distribusi dan komitmen menutup kekurangan pasokan, DPRD, Pertamina, dan pemerintah berharap permasalahan LPG 3 kg bersubsidi di Balikpapan dapat diselesaikan. Kolaborasi dari semua pihak, termasuk kesadaran masyarakat dalam penggunaan LPG, sangat diperlukan agar subsidi benar-benar tepat sasaran.(*/Jan)
