LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN – Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono, meminta Pemerintah Kota untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap program perumahan yang digagas pemerintah pusat. Ia menilai, sejumlah regulasi dan persyaratan perbankan yang ada saat ini justru menyulitkan masyarakat kecil untuk mendapatkan rumah subsidi.
Menurut Budiono, ketika anggaran daerah (APBD) tidak mampu menutupi kebutuhan pembangunan rumah susun, pemerintah dapat menggandeng investor swasta. Namun, ia menegaskan agar proyek tersebut tetap berpihak kepada MBR.
“Kalau menggunakan investor, syaratnya bisa kita permudah, tapi sasaran utamanya harus tetap MBR. RT dan lurah sudah tahu siapa warganya yang layak menerima bantuan. Jadi, rekomendasinya bisa melalui mereka,” ujarnya, Kamis (16/10).
Budiono menyoroti program nasional tiga juta rumah yang digulirkan pemerintah pusat, termasuk satu juta unit untuk kawasan perkotaan. Ia menilai, banyak masyarakat Balikpapan yang belum memiliki rumah karena persyaratan administrasi terlalu rumit dan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
“Kalau dulu rumah subsidi dipermudah, sekarang banyak yang tidak memenuhi syarat karena gaji atau penghasilan tidak tetap. Padahal, banyak masyarakat sektor informal seperti pedagang kecil, pelaku UMKM, dan pengemudi ojek online yang butuh rumah,” jelasnya.
Ia berharap Pemkot Balikpapan dapat memberikan jaminan dan kemudahan regulasi, termasuk penyederhanaan syarat administrasi bagi masyarakat yang tidak memiliki slip gaji tetap.
“Cukup dengan keterangan dari RT atau lurah, sudah bisa menjadi dasar verifikasi. Pemerintah perlu membuat regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah,” tambahnya.
Budiono juga menilai, program rumah susun yang dijalankan Pemkot belum mampu menarik minat masyarakat. Selain keterbatasan lahan, faktor kenyamanan dan akses menjadi pertimbangan utama.
“Rumah susun tiga lantai ke atas itu agak menyulitkan, apalagi bagi keluarga besar. Jadi pemerintah perlu mencari model hunian yang lebih realistis,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Balikpapan terus berupaya mencari solusi atas keterbatasan lahan yang menjadi tantangan utama dalam penyediaan hunian layak bagi MBR.
Upaya tersebut sejalan dengan program nasional percepatan pembangunan tiga juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah pusat.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan kebutuhan perumahan di Balikpapan terus meningkat seiring dengan posisinya sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Keterbatasan lahan membuat pembangunan hunian vertikal menjadi pilihan yang realistis dan berkelanjutan,” ujarnya saat mendampingi Sekretaris Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Nasrullah, dalam Rapat Koordinasi dan Sinergi 1 Juta Rumah Perkotaan di Kalimantan, Rabu (15/10).
Bagus mengungkapkan, backlog perumahan di Balikpapan saat ini mencapai 85 ribu unit. Untuk menekan angka tersebut, Pemkot menjalankan berbagai program mulai dari pembangunan rumah baru, renovasi rumah tidak layak huni, hingga optimalisasi aset pemerintah dan swasta yang belum dimanfaatkan.
Pemerintah juga mempercepat proses perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), termasuk pembebasan biaya IMB dan TBG bagi MBR, serta kerja sama dengan asosiasi pengembang seperti REI, IMPERA, dan APERSI.
Sekjen Kementerian PKP, Nasrullah, dalam kesempatan yang sama menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri untuk mempercepat pelaksanaan program nasional tersebut.
Kebijakan itu mencakup pembebasan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pembebasan retribusi izin mendirikan bangunan, serta percepatan penerbitan Peta Bidang Tanah (PBT) dari 45 hari menjadi maksimal 10 hari kerja.
Hingga 6 Oktober 2025, program ini telah merealisasikan 196.354 unit rumah atau sekitar 56 persen dari target nasional, dengan peningkatan kuota KPR subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit pada tahun 2025.
Selain pemerintah, sejumlah perusahaan swasta juga turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), seperti Baznas yang membangun 42 unit rumah, Berau Coal 500 unit, PT Pupuk Kaltim 4 unit, dan RO Mineral 500 unit di Kalimantan Selatan.
“Rapat koordinasi ini bukan hanya seremonial, tetapi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan dunia usaha untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat,” tegas Nasrullah.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
