LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, berkomitmen untuk menjaga kemandirian fiskal dan memperkuat efisiensi anggaran menyusul kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kabupaten HSS, H. Akhmad Fahmi, menegaskan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Kamis (13/11/2025).
Kunjungan ini bertujuan mencari masukan dan membangun sinergi antardaerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan akibat kebijakan efisiensi nasional.
“Pemangkasan TKD oleh Kementerian Keuangan bukan hanya sekadar pengurangan dana, tetapi juga bagian dari langkah memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar lebih efisien dan transparan,” ujar Fahmi.
Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, kondisi ini harus disikapi dengan strategi pengelolaan anggaran yang cermat tanpa menambah beban baru bagi daerah. Ia menegaskan, DPRD HSS tidak berencana menempuh jalur pinjaman daerah, meski pemerintah pusat telah membuka opsi tersebut bagi daerah yang kekurangan anggaran.
“Memang ada peluang pinjaman melalui bank, tetapi kami lebih memilih mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Jika pun suatu saat perlu pinjaman, harus dipastikan kemampuan keuangan daerah mampu menutupi kewajiban tersebut,” jelasnya.
Fahmi juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas pajak di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Ia menegaskan, tidak akan ada kenaikan pajak signifikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kecuali dilakukan secara terbatas dan menyesuaikan kondisi ekonomi masyarakat.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025 turun dari Rp 2,1 triliun menjadi Rp 1,9 triliun, setelah terjadi pemangkasan TKD sekitar Rp 153 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp 250 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari pajak galian tambang serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).
Meski menghadapi penyesuaian anggaran, DPRD HSS tetap optimistis terhadap masa depan ekonomi daerah. “Kami percaya, dengan pengelolaan keuangan yang hati-hati dan efisien, pembangunan daerah tetap bisa berjalan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana pusat,” tutup Fahmi.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
