LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan bahwa pembangunan Pasar Induk Balikpapan harus disiapkan secara menyeluruh, tidak hanya pada sisi fisik, tetapi juga pengelolaan dan manajemen pasar agar benar-benar berdampak terhadap perekonomian kota.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah menyampaikan bahwa pasar induk ini diharapkan menjadi pusat logistik modern yang mampu memperlancar distribusi bahan pokok dan mengendalikan harga kebutuhan masyarakat.
“Pasar ini harus dirancang dengan sistem tata niaga yang kuat sejak awal. Jangan hanya jadi bangunan besar tanpa fungsi nyata. Penguatan manajemen harus berjalan bersamaan dengan proses pembangunannya,” ujar Fauzi, Kamis (9/10).
Menurutnya, keberadaan pasar induk akan memegang peran strategis dalam memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok. Pasalnya, sekitar 70 persen pasokan pangan di Balikpapan masih bergantung dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa dan Sulawesi.
Dengan pasar induk yang tertata, diharapkan arus distribusi menjadi lebih efisien, mengurangi kemacetan akibat aktivitas bongkar muat di tengah kota, sekaligus menekan laju inflasi daerah.
“Pasar induk bukan sekadar tempat jual beli. Ini bagian dari strategi besar menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan Balikpapan,” tegasnya.
Fauzi juga mengingatkan agar pemerintah daerah menjadikan pengalaman masa lalu sebagai pembelajaran, seperti kurang optimalnya pengelolaan Pasar Rakyat Karang Joang. Kesalahan serupa, katanya, tidak boleh terulang pada proyek pasar induk ini.
Dari sisi pembiayaan, pembangunan di Kawasan Jalan Soekarno-Hatta Km 5,5 diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp 60 miliar dan akan dikerjakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Saat ini, master plan dan Detail Engineering Design (DED) yang disusun pada 2024 tengah diperbarui.
Tahap pertama pembangunan ditargetkan dimulai pada 2026 dan berlanjut hingga 2027. DPRD meminta agar seluruh aspek perencanaan mencakup dimensi teknis, komersial, dan lingkungan.
“Mulai dari zonasi pedagang, klasifikasi komoditas, sistem parkir, hingga pengelolaan sampah harus disiapkan dengan matang. Kalau semua ini terencana baik, pasar induk bisa jadi simpul ekonomi baru yang membuka lapangan kerja dan memperkuat daya saing daerah,” pungkasnya.
DPRD Balikpapan berkomitmen mengawal proyek ini agar tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, melainkan benar-benar berfungsi sebagai pusat pengendali harga dan penggerak ekonomi masyarakat di Kota Minyak. (*/Adv/DPRD Balikpapan)
