BALIKPAPAN, lintasraya.com – DPRD kota Balikpapan menggelar rapat paripurna terkait agenda kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023 antara wali kota dan DPRD Balikpapan.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD kota Balikpapan Abdulloh S.sos yang digelar secara zoom meeting di Ruang rapat gabungan DPRD kota Balikpapan, Kamis (18/8/2022).
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh menjelaskan, ini baru kesepakatan KUA PPAS dan skema pembangunan tahun jamak atau multiyears Rumah Sakit Sayang Ibu Balikpapan Barat.
Meski telah disepakati, namun masih ada pembahasan lanjutan seperti nota penjelasan wali kota dan penyampaian untuk APBD murni 2023.
“Nanti kita lanjutkan lagi setelah pembahasan APBD Perubahan 2022 selesai,” ujarnya
Menurut Abdulloh, APBD Perubahan baru akan dibahas pada Senin atau Selasa pekan depan hingga penetapan. Kemudian baru dilanjutkan dengan pembahasan APBD murni 2023.
“Disitu pandangan umum fraksi, jawaban wali kota, pendapat akhir fraksi, hingga penetapan RAPBD menjadi APBD 2023,”ucapnya.
Abdulloh menyampaikan, KUA-PPAS yang disepakati tersebut adalah perubahan skema pembangunan RS Sayang Ibu dari sebelumnya tahun 2022, 2023 dan 2024 mundur satu tahun.
Hal ini dikarenakan ada administrasi yang belum siap maka skema pembangunan rumah sakit akan dilakukan mulai 2023 sampai 2025 (APBD Murni).
“Saya tidak melihat permasalahan apa, sengketa atau apa, tapi kesepakatan tadi setelah semua admisitrasi persyaratan lelang terpenuhi, artinya beberapa hal yang belum siap, disiapkan dulu,” ujarnya
Dalam Sambutan, Wali kota Balikpapan Rahmad Mas’ud berterima kasih kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan bersama dengan TAPD dan perangkat daerah yang telah melaksanakan proses penyusunan RAPBD tahun 2023, sampai dengan tahapan nota kesepakatan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Dan tahapan itu sebagai landasan untuk menyusun RAPBD 2023.
“Setelah melalui proses pembahasan KUA PPAS yang cukup panjang. Kami bersyukur KUA PPAS tahun 2023 dapat disepakati bersama antara pemerintah kota dengan DPRD Balikpapan,” katanya.
Secara garis besar ringkasannya satu pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 2,562 triliun, Belanja daerah direncanakan sebesar Rp 2,74 triliun dengan komposisi pendapatan dan belanja daerah terdapat defisit anggaran sebesar Rp 141,497 miliar.
Sedangkan dari sisi pembiayaan daerah, jumlah penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 170,97 miliar. Jumlah pengeluaran yang ditetapkan sebesar Rp 28,6 miliar, sehingga pembiayaan net sebesar Rp 141.497 miliar yang dimanfaatkan untuk menutupi divisit anggaran.
“Dengan demikian sisa lebih pembiayaan daerah tahun berkenan adalah nihil atau berimbang,” paparnya.
Tahapan selanjutnya, Wali kota Balikpapan akan mengintruksikan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera mempersiapkan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka penyusunan rancangan daerah tentang APBD tahun 2023.(*/wan)
