LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umum terhadap perubahan Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Pandangan tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi Gerindra, Siswanto Budi Utomo, dalam Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2025/2026.
Dalam penyampaian pandangannya, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Balikpapan, LPTQ, panitia, serta seluruh elemen masyarakat atas suksesnya penyelenggaraan MTQ ke-53 di Balikpapan.
Selain itu, fraksi juga mengapresiasi langkah sigap pemkot dalam menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025 terkait penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.
Gerindra menilai kebijakan nasional tersebut berdampak signifikan terhadap stuktur pendapatan daerah. Penurunan transfer dari pemerintah pusat tercatat mencapai Rp1,87 triliun menjadi Rp1,091 triliun, dengan koreksi mencapai sekitar Rp1,057 triliun, termasuk penurunan terbesar pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam sebesar Rp767,97 miliar.
Dengan kondisi itu, pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran dari Rp4,2 8 triliun menjadi Rp3,36 triliun.
“Penurunan ini merupakan tantangan fiskal terberat bagi Balikpapan. Penyesuaian anggaran adalah langkah kehati-hatian dalam menjaga stabilitas fiskal daerah,” ujar Siswanto, Kamis (20/11/2025).
Meski mendukung langkah efisiensi pemerintah, Fraksi Gerindra menilai terdapat tiga hal krusial yang perlu menjadi perhatian. Pertama,Ketergantungan Tinggi pada Transfer Pusat PAD yang masih stagnan di angka Rp1,58 triliun menunjukkan perlunya percepatan peningkatan kemandirian fiskal daerah.
Kedua, Pergeseran Fokus Pembangunan
Dari penguatan infrastruktur dan ekonomi lokal berbasis UMKM menjadi belanja wajib yang bersifat defensif.
Hal ini dinilai dapat menghambat pengendalian banjir dan kesiapan Balikpapan sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketidakpastian Besaran Transfer dari Provinsi Asumsi penurunan transfer sekitar Rp100 miliar tanpa kepastian resmi berpotensi menimbulkan koreksi anggaran di tengah tahun dan mengganggu perencanaan program.
Fraksi Gerindra meminta penjelasan lebih mendalam mengenai strategi peningkatan PAD di luar sektor pajak daerah yang dinilai relatif stabil.
Selain itu, fraksi juga menekankan pentingnya skema pembiayaan alternatif non-APBD untuk memastikan proyek-prioritas, seperti pengendalian banjir dan persiapan menghadapi IKN, tidak tertunda.
“Fraksi Gerindra akan terus berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung setiap kebijakan pro-rakyat. Kami siap menjadi mitra kritis untuk memastikan APBD 2026 memberikan manfaat maksimal bagi warga Balikpapan,” tegas Siswanto.
Fraksi Gerindra berharap pembahasan perubahan nota keuangan dapat segera diselesaikan mengingat adanya batas waktu persetujuan agar pelaksanaan anggaran tidak terhambat.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
