LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Balikpapan menyampaikan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dukungan ini disampaikan oleh Anggota Fraksi Golkar, Nelly Turuallo, dalam rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Kamis (5/6/2025).
Dalam penyampaiannya, Nelly menegaskan bahwa perubahan terhadap sebuah Perda merupakan proses yang lumrah dalam dinamika pemerintahan daerah. Ia menyebutkan bahwa penyesuaian ini dilakukan dalam rangka merespons evaluasi dan arahan dari kementerian terkait serta untuk menjawab kebutuhan aktual daerah dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perpajakan.
“Kami menilai Raperda ini sangat penting dan mendesak untuk segera dibahas lebih lanjut. Hal ini merupakan bentuk respons strategis atas evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri serta kebutuhan teknis di lapangan yang mengharuskan adanya penyempurnaan regulasi,” kata Nelly.
Menurutnya, substansi perubahan Perda ini memiliki dampak yang signifikan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya penyempurnaan terhadap klasifikasi objek pajak dan retribusi, serta penyesuaian tarif dan mekanisme pelaporan, maka potensi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah dapat dimaksimalkan.
“Peningkatan PAD tentu akan berdampak pada peningkatan kapasitas fiskal daerah. Ini menjadi modal penting dalam membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Nelly juga menggarisbawahi pentingnya membangun sistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan adaptif, terutama di tengah upaya Balikpapan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendorong digitalisasi layanan publik.
“Regulasi perpajakan harus menyesuaikan perkembangan zaman. Kami ingin melihat sistem perpajakan daerah yang bisa menjawab tantangan digitalisasi, pelayanan cepat, serta mampu menjangkau seluruh potensi pajak dan retribusi yang ada,” tambahnya.
Selain itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan aspek keadilan fiskal, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan pelaku UMKM. Ia menyarankan agar dalam implementasi Perda ini nantinya, perlu diatur mekanisme insentif atau keringanan tertentu bagi kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
“Kami berharap regulasi yang akan ditetapkan dapat menjamin prinsip keadilan dan keberpihakan, khususnya bagi pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi beban tambahan,” tegasnya.
Dalam forum paripurna tersebut, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait perubahan Perda ini. Nelly menilai, tanpa partisipasi aktif dan pemahaman wajib pajak, maka perubahan regulasi tidak akan memberikan dampak yang optimal.
“Pemerintah harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban perpajakan yang baru. Gunakan berbagai kanal informasi dan pendekatan persuasif agar masyarakat tidak salah paham,” tuturnya.
Lebih lanjut, Fraksi Golkar menyampaikan apresiasi terhadap langkah proaktif Pemerintah Kota Balikpapan yang terus berupaya memperbaiki sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari ikhtiar menuju kemandirian fiskal dan penguatan ekonomi daerah.
“Kami Fraksi Golkar akan terus mendukung upaya-upaya legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan penerimaan daerah, selama kebijakan tersebut berpihak pada rakyat dan memiliki landasan hukum yang kuat,” pungkas Nelly.
Diketahui, Perda Nomor 8 Tahun 2023 yang sebelumnya disahkan merupakan produk hukum penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Namun dalam praktiknya, ditemukan sejumlah ketentuan yang perlu diperbarui untuk menyesuaikan dinamika dan kebutuhan implementasi di lapangan.
Raperda ini kini tengah dibahas intensif oleh DPRD Kota Balikpapan bersama Pemkot melalui panitia khusus (pansus), dengan harapan dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat.(*/ADV/DPRDBalikpapan/ko)
