LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan menyampaikan pandangan umum terhadap perubahan Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Pandangan tersebut disampaikan oleh H. Haris, selaku juru bicara fraksi dalam Rapat Paripurna Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Kamis (20/11/2025).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PDI-P menekankan pentingnya penyusunan APBD yang lebih tepat sasaran dan efisien, mengingat posisi strategis Balikpapan sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Karena itu, Fraksi PDI-P meminta agar alokasi anggaran diarahkan untuk memperkuat program prioritas daerah, terutama di sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Penggunaan anggaran harus transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan juga harus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal,” tegas H. Haris.
Fraksi PDI-P juga menyoroti masih tingginya persoalan di sektor pendidikan. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah siswa dengan ketersediaan sarana pendidikan dinilai masih mengkhawatirkan. Minimnya sarana-prasarana sekolah negeri serta kekurangan guru menjadi perhatian serius.
“Fraksi PDI-P meminta Wali Kota menindaklanjuti persoalan ini secara serius. Infrastruktur pendidikan harus diperbaiki, begitu pula penambahan tenaga pendidik,” ujar H. Haris.
Selain itu, Fraksi PDI-P turut mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun program yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Hal tersebut dinilai penting guna meningkatkan kemampuan fiskal daerah secara berkelanjutan.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI-P menyatakan siap bekerja sama dalam pembahasan lanjutan antara DPRD, Pemerintah Kota, serta pihak terkait untuk menghadirkan APBD yang profesional, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami berkomitmen mengawal agar APBD 2026 benar-benar memberi manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Balikpapan,” tutupnya.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
