LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan PKB, Hanura, dan Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyatakan dukungannya untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Namun, mereka menekankan pentingnya penerapan yang selektif agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua Fraksi PKB, Muhammad Hamit, menjelaskan bahwa insentif yang diberikan kepada investor harus berdasarkan kriteria yang jelas dan berdampak nyata pada pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, tidak semua investasi layak mendapat kemudahan, melainkan hanya yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan pembangunan berkelanjutan.
“Pemberian insentif harus selektif dan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian daerah serta kesejahteraan masyarakat. Sektor industri yang mendapat prioritas adalah yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” tegas Hamit saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna, Selasa (11/2/2025).
Fraksi PKB menilai bahwa sektor industri yang berpotensi menjadi komoditas nasional maupun internasional perlu mendapat perhatian utama. Harapannya, investasi yang masuk dapat memberikan dampak ekonomi yang luas dan meningkatkan daya saing Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, mereka juga mengusulkan penetapan batasan minimum nilai investasi sebagai syarat penerima insentif. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya investor dengan komitmen kuat yang mendapat kemudahan dari pemerintah daerah.
“Batasan nilai investasi sebagai indikator keseriusan investor. Selain itu, jumlah tenaga kerja yang diserap juga harus menjadi faktor utama dalam pemberian insentif,” tambah Hamit.
Fraksi PKB menekankan pentingnya kewajiban bagi investor untuk merekrut tenaga kerja lokal dengan persentase tertentu. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi kota dan memberikan manfaat langsung bagi warga Balikpapan.
“Kami ingin kebijakan ini tidak hanya menguntungkan investor, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi warga Balikpapan. Tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas dalam perekrutan,” jelas Hamit.
Tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya kajian dampak lingkungan dalam regulasi ini. Mereka mengingatkan agar investasi yang masuk tidak mengabaikan keseimbangan ekosistem kota.
“Setiap investor harus memenuhi standar lingkungan yang ketat dan mematuhi aturan yang berlaku. Kemudahan investasi tidak boleh mengorbankan keseimbangan lingkungan,” tegasnya.
Fraksi PKB berkomitmen untuk terus mengawal Raperda ini agar dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Balikpapan. Mereka juga berharap adanya sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kota dalam mengoptimalkan kebijakan investasi.
Dengan regulasi yang tepat dan penerapan yang selektif, Fraksi PKB optimistis Balikpapan dapat menjadi magnet investasi yang berdaya saing tinggi sekaligus menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
