LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Rencana efisiensi anggaran Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2026 kembali menuai sorotan. Isu pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan menjadi perhatian serius kalangan legislatif.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan pihaknya tidak ingin kebijakan penghematan justru merugikan aparatur yang berada di garis depan pelayanan publik. “Kami mendorong agar pegawai, terutama tenaga kesehatan, tidak dirugikan. Kalau dipotong tentu akan berdampak pada semangat kerja mereka. Kalau pun ada penyesuaian, sebaiknya diambil dari pos lain yang tidak langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/10/2025).
Gasali menilai, tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas layanan dasar masyarakat. Karena itu, kesejahteraan mereka harus dijaga agar motivasi dan profesionalisme tetap tinggi. “Kami berharap pemerintah bijak dalam menata ulang anggaran. Jangan sampai semangat efisiensi justru menurunkan kualitas layanan publik,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan memiliki porsi anggaran yang sudah diatur secara jelas dalam regulasi nasional. Pendidikan wajib menerima alokasi minimal 20 persen dari APBD, sedangkan kesehatan memiliki ketentuan tersendiri berdasarkan Undang-Undang Kesehatan.
Dengan dasar itu, Gasali optimistis program-program vital di dua sektor tersebut tidak akan terganggu, meski pemerintah daerah melakukan efisiensi di beberapa kegiatan. “Program pelayanan masyarakat tetap harus jalan. Kalau pun ada pemangkasan, sebaiknya di kegiatan seremonial, bukan di layanan inti,” tegasnya.
Gasali memastikan, Komisi IV DPRD akan terus memantau langkah Pemkot Balikpapan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan pegawai dan kualitas layanan publik.(*/ADV/DPRDBalikpapan)
