LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Warga Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, memanfaatkan momentum Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 untuk menyampaikan berbagai persoalan pembangunan kepada Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, pada Kamis (23/10/2025).
Dalam kegiatan yang berlangsung hangat itu, sejumlah perwakilan RT menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), hingga pembangunan fasilitas kesehatan masyarakat seperti Posyandu yang dinilai masih minim.
Zakiyah, warga RT 32, meminta agar pembangunan jalan di Gang Swadaya 2 segera direalisasikan. Ia juga mengusulkan pemasangan PJU di Gang Swadaya 1 yang tembus ke SMPN 19 Balikpapan Timur, karena kondisi malam hari masih gelap dan rawan.
“Jalan sudah dibuka, tinggal pembangunannya saja, Pak. Mudah-mudahan bisa sekalian dipasangi penerangan,” ucapnya.
Zakiyah juga menambahkan, kegiatan Posyandu RT 32 selama ini masih dilakukan secara darurat di rumah kader karena belum memiliki bangunan tetap.
Sementara itu, Ida dari RT 17 turut menyampaikan hal serupa. Menurutnya, pembangunan Posyandu di wilayahnya sudah berjalan, namun terkendala dana dan sarana pendukung.
“Material sebagian sudah ada dari kelurahan, tapi dana warga sudah menipis. Kami masih butuh kursi, meja, dan alat posyandu lainnya,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Gasali menegaskan seluruh aspirasi warga akan dikawal melalui rapat bersama instansi teknis terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan. Namun, ia mengingatkan bahwa status lahan menjadi faktor krusial sebelum pembangunan fasilitas umum dapat dilakukan.
“Kalau tanahnya masih milik pribadi, pemerintah tidak bisa menganggarkan karena bisa berpotensi sengketa. Tapi kalau sudah hibah atau masuk tanah fasilitas umum, baru bisa diproses,” tegasnya.
Selain itu, Gasali juga menyoroti insentif kader Posyandu yang dinilai masih jauh dari layak.
“Kader Posyandu ini ujung tombak pelayanan masyarakat, tapi sekarang mereka hanya dapat Rp100 ribu dibagi lima orang per bulan. Kami sedang perjuangkan agar ada payung hukum untuk peningkatan insentif,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gasali juga menanggapi keluhan warga mengenai proyek sedimentasi laut yang berdampak pada aktivitas nelayan di wilayah Lamaru dan Teritip. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memediasi antara warga dan pihak perusahaan agar tidak menimbulkan konflik.
“Kami akan kawal persoalan ini. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Pemerintah harus hadir mencari solusi terbaik,” katanya.
Kegiatan reses tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah kecamatan, dan para ketua RT untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan wilayah Balikpapan Timur.
“Yang terpenting adalah komunikasi dan kesabaran. Semua aspirasi akan kami perjuangkan agar masyarakat Lamaru semakin sejahtera,” tutup Gasali.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
