BALIKPAPAN, lintasraya.com – Sudah selayaknya buku RAPBD dan APBD wajib diekspose ke publik. Utamanya kepada 45 anggota DPRD Balikpapan.
Senada dengan teman-teman fraksi lainnya di DPRD Balikpapan, anggota DPRD Balikpapan sekaligus ketua DPC Gerindra Balikpapan M Taqwa menyebut, bahwa mekanisme penganggaran dan tata kelola keuangan semua itu diatur oleh aturan UU.
“Jadi buku RAPBD dan APBD itu wajib di publikasikan terutama kepada anggota DPRD. Karena melekat dengan fungsi pengawasannya,” katanya.
Lewat kesempatan baik ini lanjut Taqwa, siapapun yang terlibat didalamnya diharapkan bersama sama memperbaiki postur dan Mekanisme anggaran daerah.
“Sekali lagi, ini adalah manajerial pemerintahan bukan manajerial perusahaan,” jelasnya, Jumat (10/2/2023) di kantor DPRD Balikpapan.
Dirinya berharap, Jangan sampai di penghujung masa jabatan anggota DPRD ini, ada menimbulkan Masalah hukum. Jangan sampai hal ini berpotensi untuk penyalahgunaan anggaran, Sementara teman-teman ini tidak terlibat.
“Sekali lagi, jalankan mekanisme sesuai aturan yang berlaku agar pembangunan di kota Balikpapan bisa sama-sama kita kontrol dan dikawal. Bukan hanya eksekutif dan legislatif tapi masyarakat pun berhak mengawal pembangunan kota,” tandasnya.
Ketua fraksi PDIP DPRD Balikpapan, Haris menambahkan, perlu diketahui APBD 2023 telah disahkan sejak Desember 2022 lalu. Tapi hingga kini buku RAPBD dan APBD 2023 belum ada. Yang menjadi pertanyaan, ada apa dengan pemerintah kota ?.
Apalagi sudah memasuki bulan kedua, sudah waktunya anggota DPRD Balikpapan menjalankan tugas pokoknya. Perlunya Rapat dengar pendapat (RDP) bersama masing-masing OPD yang menjadi mitra di perkomisi. Apakah sudah sesuai yang dibahas dengan yang ada di buku APBD.
“Nah, harusnya setelah di evaluasi oleh gubernur tidak perlu lagi waktu lama untuk menyusun
Tapi kenyataannya hingga kini belum juga diserahkan kepada kami,” katanya.
Jangan salahkan Legislatif jika pengawasannya tidak dijalankan dengan baik. Bagaimana DPRD Mau membahas anggaran perubahan 2023 jika ini saja tidak diberikan.
“Makanya kami minta segera dibagikan biar sama-sama mengontrol. Kalau tidak diberikan, bisa jadi anggaran perubahan 2023 kami tidak akan bahas,” tegasnya.(*/San)
