BALIKPAPAN, Lintasraya.com – Gubernur Kaltim Isran Noor memimpin Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022 dan Percepatan Pelaksanaan APBD 2023 Provinsi Kalimantan Timur, Selasa 24 Januari 2023.
Rapim evaluasi di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, dihadiri Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, para asisten dan seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Saya apresiasi Rapim ini sebagai ajang evaluasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian target pembangunan tahun 2022 yang baru saja berakhir,” kata Isran Noor dalam keterangan resmi Pemprov Kaltim.
Menurut dia, Rapim sekaligus evaluasi ini merupakan pengingat setiap perangkat daerah untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi.
Sehingga anggaran yang digunakan lebih efisien, efektif, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat peruntukkannya sesuai target masing-masing perangkat daerah.
Orang nomor satu Benua Etam ini pun berharap seluruh perangkat daerah sudah dapat memberi hasil atas capaian kinerjanya tahun 2022, juga disampaikan hambatannya.
“Agar kita semua dapat mengevaluasi semua program untuk ditindaklanjuti di tahun ini,” tegasnya.
Diharapkan Rapim ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, sekaligus upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.
Mantan Bupati Kutai Timur ini pun menyebutkan tahun 2023 ini APBD Benua Etam menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah yaitu sebesar Rp17,2 Trilliun.
“Dengan jumlah fantastis ini, artinya belanja daerah untuk pembangunan akan lebih banyak untuk masyarakat,” ungkapnya.
Untuk itu lanjutnya, seluruh OPD harus bisa memaksimalkan program yang disusun sehingga berdampak pada serapan anggaran.
Bahkan gerak OPD harus lebih cepat, sehingga setiap proses pembangunan berjalan cepat dengan tetap mentaati aturan perundang-undangan.
“Semoga manfaat dari seluruh pembangunan dan program perangkat daerah segera dirasakan masyarakat,” harapnya.
Diakhir arahannya, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia itu memberikan beberapa direktif penting untuk ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
Diantaranya, dalam melaksanakan tugas kepala OPD harus membangun kerjasama dan proaktif, sehingga keterlambatan dalam bekerja bisa diatasi. “Kerjasama dengan staf dan pejabat struktural/fungsional. Jadi teamwork,” ucapnya.
Selain itu, inventarisir anggaran yang tidak mampu dilaksanakan, supaya digeser. “Bekerjalah dengan dengan semangat dan sepenuh hati,” pungkasnya. (jan)
