LINTASRAYA.COM, YOGYAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar Upstream Oil & Gas Executive Meeting 2025 di Yogyakarta pada 29–30 Oktober 2025.
Dengan tema “Kolaborasi Hulu Migas dan Daerah Penghasil Migas untuk Peningkatan Lifting dan Pembangunan Daerah,” forum tahunan ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku industri hulu migas untuk mempercepat eksplorasi dan produksi energi nasional secara berkelanjutan.
Kegiatan dibuka oleh Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta bersama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang, Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul Azhari Idris, serta Ketua Panitia Elis Fauziyah. Sejumlah kepala daerah penghasil migas juga hadir, termasuk dari Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Paser, Tabalong, dan Balikpapan.
Dalam sambutannya, Eka Bhayu menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah terhadap pencapaian target lifting nasional. “Kehadiran para kepala daerah menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat kedaulatan energi nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ESDM sekaligus Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Lifting Migas Nasional Nanang Abdul Manaf menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menuju swasembada energi. “Pemerataan energi menjadi tantangan besar. Kita perlu meningkatkan produksi, memperkuat infrastruktur, dan tetap berkomitmen terhadap target net zero emission pada 2060,” tegasnya.
Kepala Perwakilan SKK Migas Kalsul Azhari Idris menambahkan, forum ini menjadi ajang berbagi informasi dan mencari solusi atas berbagai tantangan di lapangan. “Melalui komunikasi yang baik antara SKK Migas, KKKS, dan pemerintah daerah, kami berharap kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan lancar, efektif, dan berdampak langsung bagi pembangunan daerah,” ujarnya.
Azhari juga mengungkapkan bahwa wilayah Kalsul saat ini mengelola 46 wilayah kerja migas yang berkontribusi sekitar 30 persen lifting gas dan 12 persen lifting minyak nasional. “Kami berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan manfaat industri migas dapat dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Selain diskusi strategis, executive meeting ini juga menghadirkan narasumber dari Kementerian ESDM, Kemenkeu, BUMD, ADPMET, dan praktisi energi untuk memberikan wawasan seputar kebijakan dan peluang investasi di sektor hulu migas.
Dengan semangat sinergi antara pusat, daerah, dan pelaku industri, SKK Migas optimistis kolaborasi ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan daerah penghasil migas.(*/San)
