LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Paser menggelar High Level Meeting (HLM) gabungan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan dengan tema “Sinergi dan Kolaborasi Menjamin Kesinambungan Pasokan dan Pengendalian Harga”.
Pertemuan ini digelar merespons berbagai tantangan awal tahun 2026, mulai dari ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik yang berpotensi mendorong kenaikan harga komoditas, hingga keterbatasan fiskal daerah dan meningkatnya operasional SPPG-MBG di tengah risiko cuaca ekstrem.
Kepala Perwakilan BI Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan bahwa peningkatan operasional SPPG-MBG perlu dimitigasi agar tidak memicu gejolak harga.
“Fasilitasi kerja sama pasokan dengan produsen dan distributor pangan serta optimalisasi penggunaan bahan pangan lokal menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga,” ujarnya.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud selaku Ketua TPID Balikpapan menekankan pentingnya penyusunan neraca pangan yang komprehensif dengan memetakan kebutuhan dan kapasitas produksi lokal. Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan PPU dan Paser juga perlu dioptimalkan, termasuk melalui peran Perumda sebagai BUMD pangan.
Sementara itu, Bupati PPU Mudyat Noor menekankan pentingnya strategi pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Idulfitri dengan memperkuat aspek 4K: Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif. TPID PPU telah melaksanakan monitoring pasar, operasi pasar murah, dan Gerakan Pangan Murah di sejumlah wilayah.
Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari memaparkan keberhasilan program Paser BERAKSI (BeteRnak Ayam atasi gejolaK InflaSI) yang meningkatkan produksi telur ayam ras dan menjadikan Paser sebagai daerah percontohan hilirisasi integrasi unggas nasional. Langkah ini memperkuat posisi Paser sebagai sentra produksi unggas dan penopang pasokan regional.
*MoU Pasokan Pangan untuk Mitigasi Risiko Harga*
Sebagai tindak lanjut business matching sebelumnya, HLM juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara mitra SPPG-MBG dan produsen/distributor pangan.
Di Kota Balikpapan, kerja sama melibatkan 5 mitra SPPG-MBG dengan 6 produsen/distributor pangan. Sementara di Kabupaten PPU, kerja sama melibatkan 4 mitra SPPG-MBG dengan 1 produsen tahu.
Kesepakatan ini diharapkan menjamin kesinambungan pasokan pangan dan memitigasi risiko lonjakan harga, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
*Tiga Tindak Lanjut Prioritas 2026*
Dalam HLM tersebut, disepakati tiga langkah prioritas pengendalian inflasi tahun 2026:
1. Peningkatan ketersediaan pasokan, terutama selama HBKN termasuk Ramadan dan Idulfitri.
2. Penguatan KAD dan optimalisasi peran Perumda sebagai BUMD pangan.
3. Fasilitasi berkelanjutan kerja sama pasokan antara produsen/distributor dan mitra SPPG-MBG.
Melalui sinergi yang semakin erat, TPID di tiga wilayah optimistis inflasi daerah tetap terjaga dalam sasaran dan stabilitas harga pangan dapat dipertahankan sepanjang 2026.(*/San)
