LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti tidak diperjuangkannya sejumlah usulan hasil reses dan sidak lapangan yang telah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) oleh Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kota Balikpapan.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Disparpora pada Senin (13/10/2025).
Menurutnya, banyak program prioritas hasil sidak, forum group discussion (FGD), dan reses yang seharusnya menjadi aspirasi masyarakat justru tidak dimasukkan dalam perencanaan program daerah.
“Permasalahannya, program-program hasil sidak, FGD, dan RDP yang kami masuk ke SIPD namun tidak diperjuangkan. Justru program yang dimasukkan adalah program mereka sendiri,” ujar Taufik.
Ia menilai hal ini mengabaikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun oleh Komisi II saat kegiatan lapangan.
Karena itu, pihaknya mendorong agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dapat bersinergi dengan OPD mitra, termasuk Disparpora, untuk menyesuaikan prioritas program sesuai hasil masukan dari DPRD.
“Kami ingin Bappeda dan OPD mitra bisa bekerja sama. Setiap kali kami RDP, usulan dari Komisi II sering dipangkas oleh Bappeda. Padahal itu adalah aspirasi masyarakat,” tambahnya.
Taufik juga menyoroti salah satu program yang tidak diakomodir, yakni keterlibatan media dalam promosi pariwisata daerah.
Selain itu, program perbaikan dan pemeliharaan fasilitas wisata hasil kunjungan lapangan juga tidak masuk dalam perencanaan Disparpora.
Komisi II DPRD Balikpapan berharap hasil rapat ini dapat menjadi evaluasi bagi Disparpora dan Bappeda agar ke depan penyusunan program daerah lebih berpihak pada aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
(*/ADV/DPRD Balikpapan)
