LINTASRAYA.COM, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong tata kelola karbon yang berkelanjutan di wilayahnya.
Salah satu langkah strategis dilakukan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dengan melakukan audiensi dan koordinasi ke Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, Kamis (22/5/2025).
Kunjungan ini membahas secara khusus tentang kegiatan perdagangan karbon sektor kehutanan, terutama pada kawasan gambut yang berada di luar kawasan hutan dalam wilayah Kukar.
Turut mendampingi Sunggono dalam audiensi tersebut, Kepala DPMPTSP Kukar Alfian Noor dan Kepala Dinas Perkebunan Kukar M. Taufik.
Kehadiran rombongan Kukar disambut oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Antara lain Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Dedi Latif, Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Didi Apriadi, serta Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur Ratih Purbasari Kania.
Dalam keterangannya, Sunggono menjelaskan pihaknya ingin memastikan prosedur perizinan dan tata cara pemanfaatan karbon dari kawasan gambut di luar kawasan hutan berjalan sesuai aturan.
Ia menyampaikan bahwa Kukar memiliki potensi besar dari lahan gambut dan mangrove untuk mendukung program perdagangan karbon.
“Kami menyampaikan langsung kepada kementerian tentang kondisi di Kukar. Kami ingin memastikan regulasi karbon ini bisa mendukung investasi yang tetap berpihak pada kelestarian lingkungan,” ungkap Sunggono.
Ia menambahkan bahwa pihak kementerian menyambut baik inisiatif ini dan mengapresiasi langkah Kukar yang dinilai berani serta inovatif dalam mengatasi kompleksitas regulasi karbon.
“Kementerian menganggap ini sebagai informasi penting dan baru. Mereka sangat terbuka untuk mendiskusikan dan memfasilitasi tindak lanjutnya. Semoga ini bisa menjadi titik awal solusi kebijakan multi-karbon secara nasional,” lanjutnya.
Sunggono juga mengungkapkan bahwa Kukar merupakan kabupaten pertama yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati mengenai tata kelola karbon di daerah, yang menjadi pijakan awal untuk implementasi kegiatan karbon yang terintegrasi.
“Ini adalah bentuk keseriusan kami untuk mengelola karbon dengan baik, sembari membuka peluang investasi hijau yang berpihak pada masa depan lingkungan,” tutupnya. (*/ADV/Diskominfo Kukar/tha)
