LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak Beraksi menggelar aksi damai di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan, Jumat (21/2/2025).
Mereka menyampaikan protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi merugikan sektor-sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Tion, menyampaikan bahwa kebijakan yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dapat memangkas anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami melihat kebijakan ini tidak berpihak pada rakyat. Mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis bukanlah prioritas utama. Program ini justru membebani APBN dan mengorbankan sektor-sektor yang lebih mendesak,” ujar Tion dalam orasinya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kabinet Koalisi Indonesia Maju yang dinilai terlalu besar, dengan banyaknya penambahan posisi menteri dan staf khusus. Mereka menilai kebijakan efisiensi anggaran justru tidak sejalan dengan penambahan jumlah pejabat tersebut.
“Kami ingin kebijakan efisiensi anggaran benar-benar diterapkan pada sektor-sektor yang tidak substansial, bukan pada sektor yang vital bagi masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Simon Sulean, turun langsung menemui perwakilan mahasiswa. Simon menyampaikan permintaan maaf karena pimpinan DPRD sedang menjalankan tugas di luar kota. Namun, ia menegaskan bahwa DPRD tetap akan menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
“Sebagai anggota DPRD, kami menerima aspirasi teman-teman mahasiswa dan akan memastikan suara mereka disampaikan kepada pemerintah pusat. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kami,” kata Simon di hadapan para demonstran.
Ia juga mengimbau agar aksi tetap berlangsung dengan damai dan kondusif. “Kami berharap aksi ini tetap terjaga dengan baik, agar aspirasi yang disampaikan dapat diterima oleh semua pihak tanpa ada insiden yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Meskipun sudah mendapatkan tanggapan dari DPRD, aksi mahasiswa sempat memanas ketika beberapa peserta berusaha memasuki gedung DPRD. Namun, upaya tersebut berhasil dicegah oleh petugas keamanan yang berjaga di lokasi.
Meski demikian, mahasiswa tetap berharap agar pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran yang mereka anggap merugikan rakyat.
Aksi ini pun berakhir dengan damai setelah para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini hingga ada tanggapan nyata dari pemerintah pusat.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
