LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Kurangnya minat tenaga pengajar terhadap skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi perhatian serius DPRD Balikpapan.
Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkapkan keprihatinannya terhadap rendahnya jumlah pendaftar untuk formasi guru PPPK tahun ini. Dari 360 kuota yang dibuka oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), hanya 40 orang yang mendaftar.
“Saya kaget melihat jumlahnya. Kenapa begitu sedikit yang tertarik? Apakah karena kurangnya sosialisasi atau ada kendala dalam persyaratan? Ini perlu kita cermati lebih dalam,” ujar Gasali, selasa (25/2/2025).
Salah satu faktor utama minimnya pendaftar PPPK diduga karena banyak tenaga pendidik yang masih menunggu dibukanya formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Perbedaan hak dan tunjangan antara PPPK dan PNS menjadi alasan utama mengapa banyak guru enggan mendaftar sebagai PPPK.
“Memang ada perbedaan antara PPPK dan PNS, terutama dari segi penghasilan dan pelayanan. Mungkin ini yang membuat banyak guru lebih memilih menunggu CPNS daripada mengambil jalur PPPK,” tambahnya.
Gasali berharap pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dapat memperhatikan kondisi ini dan mempertimbangkan pembukaan formasi CPNS untuk tenaga pengajar di Balikpapan.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga pengajar, baik melalui PPPK maupun CPNS. Karena tenaga pengajar adalah elemen penting dalam pembangunan sumber daya manusia,” tegasnya.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pusat untuk mencari solusi agar formasi tenaga pengajar dapat terpenuhi sesuai kebutuhan. DPRD Balikpapan akan terus mendorong agar ada kebijakan yang lebih menarik bagi para guru, sehingga mereka tidak ragu untuk bergabung dalam skema PPPK.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
