PENAJAM, lintasraya.com – Komisi II DPRD PPU meminta pemerintah pusat dapat memberikan keseriusannya dalam kelanjutan pembangunan Bendung Telake. Karena hal ini berkilau dengan peningkatan sektor pertanian PPU dalam pemenuhan kebutuhan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pembangunan Bendung Telake untuk mendukung suplai air baku pertanian di wilayah PPU dan juga Paser. Dengan adanya infrastruktur itu maka akan memberikan solusi bagi para petani di Benuo Taka yang kerap mengandalkan sistem tadah hujan.
“Kalau itu sudah dibangun, tentunya kita bisa support air dari sungai Long Kali untuk pengairan yang ada di wilayah Sebakung dan sekitarnya. Hal itu membuat, hasil produksi pertanian mereka menjadi tidak maksimal,” ujar Anggota Komisi II DRPD PPU Syamsuddin Alie, Selasa (26/7/2022).
Selain berdampak terhadap produksi pertanian, pembangunan Bendung Telake juga akan mengurangi alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan. Seperti yang terjadi saat ini, ratusan hektar lahan pertanian masyarakat sudah beralih menjadi kebun sawit.
“Pemicunya lantaran tidak ada sumber air baku untuk mendukung pertanian mereka. Yang luas itu sawah Long Kali, Babulu, Labangka itu, salah satunya juga mencegah alih fungsi lahan, kalau memang sumber air baku itu sudah ada, orang berpikir untuk tanam tanaman lain,” jelas Syamsudin.
Kemudian, PPU juga disebutkan akan menjadi lumbung pangan di IKN. Tentunya, dengan adanya Bendung Telake hal tersebut dapat segera diwujudkan.
“Kenapa ini harus skala prioritas karena kita sumber pangan IKN, dan itu nanti kalau bisa direalisasikan bendungan regulator itu pasti orang akan banyak jadi petani karena memang sumber air bakunya ada,” tegasnya.
Diketahui, pembangunan Bendung Telake sejatinya telah berprogres dan masuk program strategis nasional (PSN) pada 2021 lalu. Namun, kelanjutan proyek yang telah ada sejak 2008 silam ini terhenti karena alokasi anggaran dialihkan pemerintah pusat untuk penyelesaian proyek Intake Sepaku.
“Nah ini saya pikir perlu dipertimbangkan lagi oleh pemerintah pusat, dievaluasi kembali, memang beberapa tahapan sudah mereka lakukan, termasuk AMDAL. Tapi saat ini masih tertunda,” pungkas Syamsudin. (*/ADV/sbk/wan)
