LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih (KMP), program yang digagas pemerintah sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa. Koperasi ini rencananya mulai beroperasi pada awal tahun 2026.
Anggota Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Najib, mengatakan bahwa KMP merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi yang berbasis komunitas. Menurutnya, koperasi ini diharapkan mampu menjadi wadah produktif bagi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan bersama.
“Koperasi ini harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan dengan asas kehati-hatian serta mengacu pada regulasi yang berlaku,” ujar Najib di Gedung Parlemen Balikpapan, Senin (3/11/2025).
Najib menekankan bahwa semangat pendirian KMP tidak boleh mengesampingkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Menurutnya, setiap bentuk aktivitas ekonomi yang bersumber dari kebijakan publik harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang jelas agar terhindar dari penyalahgunaan wewenang.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari program yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. DPRD, kata Najib, memiliki peran penting dalam memastikan agar pelaksanaan KMP berjalan sesuai aturan dan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga desa.
“Kita semua tentu berharap KMP dapat menjadi contoh bagaimana sebuah koperasi dijalankan secara profesional dan akuntabel. Namun untuk itu, pengawasan harus diperkuat, baik dari sisi internal maupun eksternal,” tegasnya.
Politisi asal daerah pemilihan Balikpapan Utara itu juga menyoroti pentingnya pendampingan dari lembaga teknis dan dinas terkait, terutama dalam hal penyusunan sistem manajemen, pelaporan keuangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pengelolaan koperasi tidak hanya membutuhkan niat baik, tetapi juga kompetensi dan sistem kerja yang transparan.
Najib menilai, pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru meluncurkan operasional KMP sebelum seluruh perangkat kelembagaan dan sistem pendukung siap. Ia menyarankan agar masa persiapan yang tersisa menjelang 2026 digunakan untuk menyempurnakan struktur organisasi, memperjelas tata aturan internal, serta memperkuat kapasitas aparatur yang akan mengelola koperasi.
“Lebih baik berjalan pelan tapi pasti daripada cepat tapi menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika struktur dan mekanismenya kuat sejak awal, kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” tambahnya.
Selain itu, Najib juga menyinggung perlunya sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat agar mereka memahami peran dan fungsi KMP secara tepat. Keterlibatan warga, menurutnya, menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan koperasi tersebut.
“KMP ini bukan proyek pemerintah semata, tapi milik masyarakat. Partisipasi warga harus dijaga, karena keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh seberapa besar rasa memiliki dan keterlibatan mereka,” ujarnya.
DPRD, lanjut Najib, siap berkolaborasi dengan pemerintah kota maupun lembaga terkait lainnya untuk memastikan setiap tahapan pembentukan hingga operasional KMP berjalan sesuai peraturan. Ia juga berharap agar hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan dapat dipublikasikan secara terbuka agar publik bisa ikut mengawasi.
“Kami mendukung penuh setiap langkah pemerintah dalam membangun ekonomi masyarakat, tapi prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak boleh dikompromikan. Ini soal kepercayaan publik,” pungkasnya.
Program Koperasi Desa Merah Putih (KMP) sendiri digagas sebagai wadah penguatan ekonomi berbasis komunitas yang berorientasi pada pemberdayaan dan pemerataan hasil pembangunan di tingkat lokal. Melalui koperasi ini, diharapkan potensi desa baik sektor pertanian, UMKM, maupun usaha jasa dapat berkembang secara mandiri dengan dukungan sistem kelembagaan yang kuat.(*/ADV/DPRDBalikpapan)
