LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Pemangkasan anggaran daerah oleh pemerintah pusat menjadi sorotan di Kota Balikpapan. Efisiensi anggaran yang mencapai Rp 1,3 triliun disebut berdampak langsung terhadap sejumlah program pembangunan strategis, termasuk pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur yang selama ini menjadi impian warga di wilayah tersebut.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Subari, menjelaskan bahwa efisiensi tersebut merupakan kebijakan nasional yang tidak hanya dirasakan di Balikpapan, namun juga di daerah lain di Indonesia. Meski demikian, pihaknya menilai dampak pemangkasan tersebut cukup signifikan terhadap rencana pembangunan infrastruktur vital, terutama fasilitas kesehatan di kawasan timur kota.
“Efisiensi ini memang besar, hampir Rp 1,3 triliun. Dampaknya tentu terasa bagi pembangunan, termasuk untuk RS Balikpapan Timur yang sejak lama sudah diperjuangkan. Rumah sakit itu impian masyarakat, bahkan sudah dibahas sejak periode sebelumnya,” ujar Subari, Selasa (14/10/2025).
Ia mengatakan, DPRD memahami kondisi fiskal pemerintah, namun tetap akan mendorong agar proyek tersebut tidak dihapuskan sepenuhnya, melainkan tetap dialokasikan sebagian dana untuk tahap awal pelaksanaan atau kegiatan pendukung lainnya.
“Kami maklum dengan kondisi keuangan, tapi kami juga memperjuangkan agar minimal tetap ada kegiatan awal. Jangan sampai pembangunan itu hilang dari agenda. Ini menyangkut pelayanan kesehatan warga timur,” tegasnya.
Menurut Subari, RS Balikpapan Timur merupakan proyek prioritas yang sudah tercantum dalam visi dan misi wali kota serta RPJMD. Karena itu, ia berharap agar proyek ini tetap dilanjutkan meski dengan tahapan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Rumah sakit ini masuk visi-misi Wali Kota, jadi prioritas. Kalau pun ada penundaan karena efisiensi, kami ingin agar di tahun anggaran berikutnya bisa kembali dilanjutkan,” katanya.
Subari juga menyebutkan bahwa DPRD telah membahas bersama pihak eksekutif mengenai peluang penjadwalan ulang atau sistem tahun jamak (multiyears) untuk memastikan proyek tetap berjalan hingga selesai, bahkan jika masa jabatan kepala daerah berakhir.
“Kalau multiyears, otomatis bisa dilanjutkan di tahun berikutnya meski belum rampung dalam satu tahun anggaran. Jadi tidak perlu mulai dari nol lagi,” terangnya.
Terkait hal ini, Subari menyebutkan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tujuannya agar penyesuaian anggaran dapat dilakukan tanpa menghapus proyek strategis yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
“Saat ini teman-teman Banggar masih membahas rincian pemangkasan. Kita harapkan proyek RS Balikpapan Timur bisa tetap berjalan, meskipun mungkin tidak 100 persen, tapi ada progres nyata yang dirasakan warga,” ujarnya.
Subari menegaskan bahwa DPRD Balikpapan akan terus memperjuangkan keberlanjutan pembangunan tersebut. Sebab, menurutnya, keberadaan rumah sakit di wilayah timur bukan hanya kebutuhan infrastruktur, tetapi juga bagian dari pemerataan pelayanan publik dan keadilan sosial bagi masyarakat.
“Warga Balikpapan Timur sudah lama menantikan fasilitas kesehatan sendiri. Kami akan terus kawal, karena ini menyangkut pelayanan dasar bagi ribuan masyarakat di sana,” pungkasnya.(*/ADV/DPRDBalikpapan)
