PENAJAM, lintasraya.com – Anggota Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syarifuddin HR mendukung upaya Pemkab PPU untuk menambah pendapatan daerah. Salah satunya ialah usaha untuk meminta dana insentif khusus karena wilayahnya terambil Ibu Kota Nusantara (IKN).
Seperti diketahui, belakang Pemkab PPU sedang konsen menyusun dokumen permohonan yang akan diajukan ke Pemerintah Pusat. Isinya seputar pengajuan dana tambahan pembangunan daerah.
“Kalau terkait dengan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif meminta intensif kepada pemerintah pusat untuk mengimbangi IKN Nusantara saya rasa sangat wajar,” ucapnya, Selasa, (28/6/2022).
Ia menilai itu merupakan langkah yang baik dan memang perlu dilakukan sejak saat ini. Alasannya tentu sangat masuk akal pula, yakni untuk mengimbangi infrastruktur yang ada di pusat negara baru itu dan PPU.
Diketahui Pemkab PPU mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat terkait dengan dana insentif khusus itu mencapai sekira Rp 1 Triliun. Itu untuk menunjang pembangunan di Benuo Taka seiring dengan pembangunan IKN Nusantara di sebagian wilayah Kecamatan Sepaku.
“Tidak masalah, kalau bisa Rp 2 triliun juga tidak masalah. Karena saya menganggap Penajam Paser Utara bukan penyangga IKN, tapi adalah bagian dari IKN sendiri,” tegasnya.
Politikus partai Demokrat itu mengatakan jika pembangunan IKN tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten PPU maka hal itu dikhawatirkan akan ada kesenjangan pembuangan.
“Kalau bisa pemerintah pusat dalam hal ini pihak yang mengambil kebijakan harus memikirkan Kabupaten PPU ini seperti apa. Jangan sampai kita ini lambat pembangunannya. Sementara IKN mulai pembangunannya,” tutupnya. (*/ADV/sbk/wan)
