LINTASRAYA.COM BALIKPAPAN –Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai menyiapkan langkah-langkah antisipasi menghadapi kemungkinan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Isu pemangkasan hingga 50–75 persen itu menjadi perhatian serius karena bisa berdampak signifikan terhadap keberlangsungan program pembangunan dan pelayanan publik di kota minyak.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. Pemkot telah menyusun skema efisiensi anggaran yang diutamakan pada kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat luas.
“Kalau memang berimbas, kami sudah siap. Efisiensi dilakukan mulai dari mengurangi kegiatan seremonial, membatasi perjalanan dinas, hingga menunda program yang tidak terlalu mendesak,” ujar Bagus, Jumat (12/9/2025).
Menurut Bagus, skenario antisipasi ini telah dibahas bersama Wali Kota Balikpapan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam pembahasan tersebut, Pemkot mencoba menghitung berbagai kemungkinan, mulai dari pemangkasan ringan hingga skenario terburuk.
“Sejak awal kami sudah menekankan bahwa layanan dasar untuk masyarakat tidak boleh terganggu. Program-program seperti bantuan iuran BPJS Kesehatan gratis, penyediaan seragam sekolah, dan penanganan banjir tetap berjalan. Mungkin volume kegiatannya yang akan disesuaikan, tetapi programnya tidak boleh berhenti,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi fiskal Balikpapan saat ini relatif stabil, namun tetap perlu kehati-hatian. Pemangkasan DBH, jika benar diberlakukan, akan menekan ruang fiskal yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendanaan daerah. Karena itu, upaya efisiensi harus dilakukan dengan bijak agar tidak mengorbankan kepentingan publik.
“Misalnya perjalanan dinas, rapat-rapat yang sifatnya seremonial, itu yang pertama kita lakukan efisiensi. Tapi untuk pelayanan langsung seperti kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung masyarakat, itu yang harus dipertahankan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bagus mengakui bahwa hingga saat ini Pemkot belum bisa memastikan berapa besar potensi pemangkasan yang akan terjadi. Keputusan final tetap berada di pemerintah pusat. Namun, ia menyambut baik hasil rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Balikpapan yang berlangsung beberapa waktu lalu, karena memberikan ruang diskusi dan sinyal positif bagi keberlanjutan program prioritas.
“Mudah-mudahan pembahasan dengan DPRD kemarin bisa menjadi sinyal baik untuk kita semua. Karena DPRD juga punya peran besar dalam mengawal agar program prioritas masyarakat tidak hilang,” ujarnya.
Sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), lanjutnya, Balikpapan memiliki beban yang tidak ringan. Pemangkasan anggaran daerah bisa saja berdampak pada kesiapan kota dalam menopang pembangunan IKN. Oleh sebab itu, koordinasi antara Pemkot, DPRD, dan pemerintah pusat menjadi sangat penting.
“Balikpapan ini punya posisi strategis, apalagi kita adalah pintu gerbang IKN. Jadi kalau anggaran kita terpangkas, tentu saja ada konsekuensi. Tapi dengan efisiensi dan prioritas yang tepat, kami yakin bisa tetap menjaga stabilitas pembangunan,” terang Bagus.
Wakil Wali Kota menegaskan, Pemkot Balikpapan akan terus berkomitmen menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, masyarakat tidak boleh dirugikan hanya karena adanya kebijakan fiskal di tingkat pusat.
“Fokus kami tetap bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan,” pungkasnya.
Dengan strategi efisiensi yang disusun, Pemkot Balikpapan berharap kondisi fiskal daerah tetap sehat, pembangunan bisa berlanjut, dan masyarakat tetap memperoleh layanan dasar yang mereka butuhkan.(*/ADV/Diskominfo Balikpapan/ko)
