LINTASRAYA.COM, SAMARINDA – Menjelang bulan suci Ramadan, PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda menggelar rapat pembahasan kegiatan penataan batas areal untuk pemenuhan Izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Rapat ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesesuaian penggunaan kawasan hutan dengan regulasi yang berlaku dalam menciptakan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, serta mendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang green, modern dan beautiful.
Penataan batas areal ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian penggunaan kawasan hutan untuk Proyek pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV Kariangau – GIS 4 IKN sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku serta meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Jalur transmisi ini merupakan bagian dari strategi penyediaan listrik yang andal dan berkelanjutan bagi IKN.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV Samarinda Hengky Wijaya, S.Hut., M.Si dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan SDA Otorita IKN, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XI Samarinda, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur, PT Inhutani I UPH Batu Ampar – Mentawir, PT ITCI Hutani Manunggal dan PT Surveyor Indonesia serta PLN UIP KLT yang diwakili oleh Teddy Kristianto selaku Manager Perizinan dan Komunikasi.
Dalam sambutannya Teddy menyampaikan PLN UIP KLT berkomitmen untuk menyelesaikan semua kewajiban pemenuhan PPKH yang telah diberikan kepada PLN, salah satunya adalah penataan batas areal kawasan hutan.
“PLN berkomitmen menyelesaikan penataan batas kawasan hutan SUTT 150 kV Kariangau-GIS 4 IKN pada tahun ini. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh BPKHTL Wilayah IV Samarinda, OIKN dan Dinas Kehutanan yang mensupervisi kegiatan ini serta semua perusahaan yang terlibat sehingga kegiatan ini nantinya dapat berjalan lancar.”
Dalam kesempatan lain, General Manager PLN UIP KLT, Raja Muda Siregar, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan bagian dari tahapan penting sebagai pemenuhan izin proyek kelistrikan kelistrikan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang telah diberikan kepada PLN.
“Pembahasan penataan batas areal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan yang digunakan oleh PLN untuk kegiatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.” ujarnya.
Penataan batas areal dalam kawasan hutan ini merupakan tindaklanjut dari Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 344 Tahun 2024 yang bertujuan memastikan bahwa pemanfaatan lahan tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain bertujuan untuk memenuhi aspek legalitas dalam penggunaan kawasan hutan, langkah ini juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial terhadap masyarakat sekitar. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan penggunaan kawasan hutan untuk infrastruktur dapat berjalan selaras dengan kelestarian alam serta memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat setempat.
Dengan adanya pemenuhan izin dan penataan batas yang terencana serta dilakukan dengan baik, PLN UIP KLT dalam setiap pembangunan infrastruktur kelistrikan tetap menjaga keseimbangan ekosistem kawasan hutan.(*/ADV)
