LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Sejumlah program prioritas yang diajukan Komisi II DPRD Kota Balikpapan terpaksa tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, yang mengungkapkan bahwa berbagai rencana pengembangan ekonomi dan fasilitas publik kini terdampak signifikan.
Menurut Taufik, usulan program yang telah disiapkan secara matang, termasuk peningkatan sektor UMKM dan pembangunan beberapa fasilitas di bawah Disparpora khususnya UPT Pantai Manggar tidak dapat dilaksanakan. Salah satu program yang batal berjalan adalah bantuan rombong bagi pedagang kecil yang masuk kategori ekonomi rendah.
“Semua kacau karena beberapa mitra Komisi II anggarannya terserap habis akibat efisiensi. Sekarang hanya tersisa anggaran untuk gaji pegawai, pemeliharaan kendaraan, dan pengadaan ATK,” ujarnya Senin (17/11).
Ia menyebutkan, dampak efisiensi anggaran juga mengancam rencana pembangunan Pasar Inpres yang sebelumnya telah dialokasikan untuk tahun 2026. Kondisi serupa juga dialami OPD lain, tak hanya mitra Komisi II, tetapi juga mitra Komisi I, III, dan IV.
Meski demikian, Taufik menilai beberapa program di Komisi III masih bisa berjalan dengan penyesuaian anggaran. Namun bagi Komisi II, ia menegaskan bahwa program 2026 praktis tidak dapat terlaksana.
“Program kami Komisi II nol. Pasar Induk masih dalam kajian. Kalau 2026 semua akan dilelang, mungkin 2027 bisa berjalan ketika kondisi anggaran stabil,” jelasnya.
Taufik berharap pada 2027 kondisi fiskal daerah pulih dan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat kembali stabil tanpa adanya pemangkasan.
Dengan begitu, program pengembangan UMKM dan pembangunan infrastruktur kembali dapat direalisasikan.
Ia juga menyoroti bahwa kondisi ini akan berdampak pada pelaksanaan reses anggota dewan. Aspirasi masyarakat yang biasanya bisa diwujudkan melalui dana aspirasi turut berpotensi terganggu karena keterbatasan anggaran.
“Reses itu menyerap aspirasi warga. Tapi semuanya harus selaras dengan RPJMD Wali Kota dan sangat bergantung pada ketersediaan dana aspirasi,” tambahnya.
Taufik mengimbau masyarakat untuk memahami kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami penyesuaian, sembari berharap pemerintah pusat kembali memberikan dukungan fiskal yang lebih stabil dalam dua tahun ke depan.(*/ADV/DPRD Balikpapan)
