LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN — Upaya percepatan digitalisasi layanan publik dan penguatan transparansi keuangan daerah kembali dipacu oleh Pemerintah Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kegiatan yang mengusung tema “Mendorong Transformasi Digital untuk Layanan Publik dan Ketahanan Fiskal yang Andal” ini dihadiri kepala daerah dan pejabat tinggi dari tiga wilayah tersebut.
HLM menjadi tindak lanjut dari Rakornas P2DD 2025 di Jakarta, yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan Bank Indonesia dalam membangun ekosistem transaksi digital yang kuat, efisien, dan transparan sebagai fondasi kemandirian fiskal daerah.
Bupati Penajam Paser Utara, H. Mudyat Noor, S.Hut., meminta seluruh anggota TP2DD PPU menjaga kolaborasi dalam mendigitalisasi layanan publik demi efisiensi proses bisnis dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
Wakil Bupati Paser, H. Ikhwan Antasari, S.Sos, menegaskan pentingnya implementasi digitalisasi secara menyeluruh di seluruh sektor layanan pemda. “Ekosistem digital yang kuat akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, S.T., M.T., menekankan pentingnya memperkuat regulasi serta infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menegaskan komitmen BI dalam memperkuat stabilitas sistem pembayaran serta mendukung percepatan ekonomi dan keuangan digital.
“Kebijakan sistem pembayaran BI ke depan diarahkan untuk mendukung kemudahan layanan dan inklusi keuangan melalui penyediaan sistem pembayaran yang CeMuMuAH — Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal,” ujar Robi, kamis (4/12/2025).
Robi menjelaskan bahwa QRIS kini menjadi game changer pembayaran pajak dan retribusi daerah, memberikan kemudahan bagi masyarakat dan mendongkrak transparansi keuangan pemda. Pertumbuhan pemanfaatan QRIS di wilayah kerja BI Balikpapan terus meningkat signifikan. Hingga triwulan III 2025 ; Merchant QRIS mencapai 263 ribu, tumbuh 24,42% (yoy), Nominal transaksi QRIS mencapai Rp5,7 triliun, Volume mencapai 47 juta transaksi, tumbuh lebih dari dua kali lipat danPengguna QRIS di Kaltim mencapai 735 ribu orang.
“Inovasi sistem pembayaran seperti SNAP, QRIS, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) menjadi tulang punggung pengembangan ekosistem digital daerah,” tambah Robi.
HLM juga menjadi momentum peluncuran digitalisasi retribusi berbasis QRIS di tiga daerah, yaitu:
1. Retribusi Parkir Balikpapan Permai – Kota Balikpapan
2. Retribusi Pasar/Pertokoan dan Persampahan – Kabupaten Penajam Paser Utara
3. Retribusi Pedagang Pasar – Kabupaten Paser
Inisiatif ini dilakukan melalui sinergi Pemda, Bank Indonesia, dan BPD Kaltimtara. Diharapkan digitalisasi dapat, Mempermudah proses pembayaran oleh masyarakat, Meningkatkan kedisiplinan pembayaran, Meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah dan Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, TP2DD dari tiga wilayah juga menandatangani komitmen bersama untuk memperbarui Roadmap TP2DD serta memperkuat monitoring dan evaluasi implementasi pembayaran digital.
Momentum HLM turut dirangkaikan dengan capacity building bersama Kemenko Perekonomian pada 3 Desember 2025. Pada momen yang sama, TP2DD Kota Balikpapan berhasil meraih penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Kategori Kota se-Kalimantan.
Kabupaten Penajam Paser Utara juga menunjukkan capaian signifikan, naik dari peringkat 34 pada 2024 menjadi peringkat 9 pada 2025 dalam Kategori Kabupaten se-Kalimantan.(*/San)
