LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah, DPRD Kota Balikpapan menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dalam proses rasionalisasi yang akan segera dibahas setelah kepulangan Wali Kota Rahmad Mas’ud pada 28 Februari 2025.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan, Danang Eko Susanto, menyatakan bahwa rasionalisasi ini harus dilakukan secara strategis agar tidak mengganggu program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memiliki manfaat optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan anggaran akan kami lakukan dengan pendekatan yang lebih efisien dan berbasis kebutuhan utama daerah,” ujar Danang pada Rabu (26/2/2025).
Menurutnya, kebijakan rasionalisasi ini menjadi langkah penting dalam menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi keuangan daerah serta kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. DPRD Balikpapan memastikan bahwa realokasi anggaran tidak akan menghambat proyek-proyek esensial seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Kami akan mengevaluasi semua alokasi anggaran secara menyeluruh agar tidak ada proyek yang terbengkalai. Fokus utama kami adalah memastikan bahwa dana publik digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
DPRD juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dengan mengajak masyarakat ikut serta dalam proses pengawasan. Partisipasi publik melalui forum diskusi dan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
“Kami ingin masyarakat lebih aktif dalam mengawal pengelolaan anggaran. Dengan keterlibatan publik, kita bisa memastikan tidak ada penyalahgunaan dana dan setiap program benar-benar memberi manfaat,” tegas Danang.
Dengan pendekatan yang lebih strategis dan partisipasi yang lebih luas, DPRD Balikpapan berharap proses rasionalisasi anggaran ini dapat menghasilkan kebijakan keuangan yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(*/ADV/DPRD Balikpapan/wan)
