KUKAR, lintasraya.com – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan rehab interior rumah jabatan (rumjab) Bupati Kukar di Pendopo Odah Etam senilai Rp 2 miliar lebih. Langsung mendapat tanggapan keras dari Pengamat Ekonomi, Pembangunan dan Tata kota, Purwadi.
Ia menilai, semua prilaku pejabat atau kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) itu sama. Hanya beda-beda tipis saja.
“Dulu AGM saat menjabat Bupati PPU membangun rumah dinas senilai Rp 30 miliar. Kemarin di tahun 2022 ini, pak Andi Harun merenovasi rumah dinas dengan nilai Rp 10 miliar. Dan tahun ini pula di Kukar, ada proyek rehab interior rumah dinas Bupati senilai Rp 2 miliar,” cetus Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Mulawarman (Unmul) pada Disway Kaltim, Selasa (21/6/2022) pagi.
Ia berharap, situasi seperti ini harusnya ada perubahan. Kenapa hal (proyek) yang tidak sepenting itu tidak ditunda atau digeser ke yang lebih penting.
“Kukar sendiri APBD-nya lebih besar, paling gede dan bagi hasilnya paling gede juga,” ucapnya.
“Tapi kemiskinan di Kukar juga paling gede. Sebagai kabupaten terkaya di Indonesia malu-lah,” singgung Purwadi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim tanggal 17 Januari 2022. Dimana jumlah kemiskinan di Kukar yang tertinggi di Kaltim. Mencapai 62,36 persen.
“Syukur-syukur bisa zero angka kemiskinan itu. Kalau bicaranya engga punya uang, buktinya ada banyak,” bebernya.
Apalagi saat ini periode kepemimpinan sudah berganti. Namun situasinya tidak juga ikut berubah.
“Nah ini perlu sebuah perubahan yang sedikit spektakuler dan agresif lah. Bikin sesuatu yang gebrak, karena di Kukar ini belum ada gebrakan sama sekali,” katanya.
Bahkan sempat ada tukang ojek di Tenggarong melakukan tambal jalan dari dana swadaya sesama tukang ojek. Menurut Purwadi, itu sangat memalukan bagi pemerintah di Kukar. Karena hal sekecil itu, harus masyarakat yang turun tangan.
Kemudian lanjutnya, Purwadi pun berdoa semoga jelang akhir jabatan. Banyak proyek dadakan, asal bisa dibagi-bagi. Dengan tujuan tidak silfa.
“Harusnya semua pembangunan atau proyek itu terencana dan terukur. Serta prioritaskan yang utama. Seperti pembangunan yang menyentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Purwadi.
Menurutnya, anggaran Rp 2 miliar lebih untuk rehab rumjab Bupati Kukar harusnya tidak perlu. Bayangkan dengan dana sebesar itu, berapa jalan rusak yang bisa diperbaiki. Sehingga masyarakat dengan mudah beraktivitas.
“Kalau jalan mulus, ekonomi dan kegiatan masyarakat juga lancar. Sayang lho, Kukar ini primadona. Karena kurang dikelola dengan baik, masih tinggi angka kemiskinan. Ditambah lingkungan rusak. Pemimpinnya harus berani dan berubah. Kalau prilakunya sama, kasihan rakyatnya,” tutur Purwadi.
Untuk diketahui, proyek rehab interior rumjab ini terdaftar dalam LPSE tahun 2022. Proyek milik Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar ini bernilai Rp 2.360.622.698 atau sekitar Rp 2 miliar lebih. Dan telah dilelang sejak tanggal 20 Mei 2022 lalu.
Dan dari hasil konfirmasi sebelumnya. Sekretarias Daerah (Sekda) Sunggono enggan berkomentar. Ia malah mengarahkan pewarta untuk bertanya ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar.
“Secara detail tolong hubungi Dinas PU yoh,” katanya via Whatsapp (WA) pada Disway Kaltim.
Senada dengan Kadis PU Kukar Wisnu Wardana. Ia juga tak memberikan jawaban terkait proyek ini. Hanya berjanji akan menjawab setelah rapat. Padahal pewarta sudah memberikan 4 pertanyaan.
“Maaf saya masih rapat ntar agak malam jawabnya ya 🙏🏻,” ucapnya singkat.
Karena tak kunjung dijawab. Pewarta pun kembali mencoba menyapa Wisnu pada 17 Juni 2020 melalui Whatsapp. Namun ucapan kata salam pun hanya dilihat atau dibaca oleh Wisnu. Tidak dibalas, apalagi dijawab. (*/Bay/wan)
