LINTASRAYA.COM, PENAJAM – Anggota DPRD PPU, Jamaluddin, menyoroti bahwa pengelolaan kawasan wisata pantai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang belum optimal telah menyebabkan hilangnya potensi retribusi hingga miliaran rupiah. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan mengambil langkah konkret untuk mengelola potensi wisata ini.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH). Sumbangan dari pungutan retribusi akan dapat meningkatkan PAD secara signifikan,” ucap Jamaluddin, Kamis (20/3/2025).
Ia menyoroti dua kawasan pantai utama, yaitu Pantai Sipakario Nipah-nipah dan Pantai Tanjung, yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD. Pasalnya, bantuan pemerintah di Pantai Sipakario Nipah-nipah telah masuk dengan dilengkapi berbagai fasilitas.
Jamaluddin memberi contoh pengalaman pada tahun 1996, ketika pesta pantai berhasil mengumpulkan retribusi lebih dari Rp6 juta.
“Bisa dibayangkan, itu masih tahun 1996. Artinya, kalau itu dilakukan sekarang ini, bisa berpuluh kali lipat pemasukan daerah meningkat,” ujarnya.
Menurutnya, kunci dari pengelolaan potensi ini adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
“Mungkin dari banyaknya transisi kepemimpinan bisa saja mempengaruhi. Tetapi mudahan kepala daerah terbaru dan jajarannya punya fokus kesana, sehingga kita lebih mandiri dengan mengoptimalkan pengelolaan kawasan pariwisata daripada hanya mengandalkan DBH,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk menarik retribusi sebagai imbalan atas penyediaan layanan publik seperti kesehatan, kebersihan, dan izin usaha.
“Yang perlu dilakukan adalah keseriusan pemerintah daerah untuk mengomunikasikan hal ini dengan masyarakat setempat,” pungkasnya.
Dengan langkah tegas dari pemerintah daerah, Jamaluddin optimis bahwa potensi wisata pantai di PPU dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD secara signifikan.(*/ADV/DPRD PPU/wan)
