LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Komitmen untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali ditegaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota Balikpapan.
Hal ini tercermin dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025 yang digelar pada Selasa (15/7) di Gedung Parkir Klandasan.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, bersama para wakil ketua Yono Suherman, Muhammad Taqwa, dan Budiono membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turut hadir dalam rapat yang menjadi tahapan akhir sebelum Ranperda disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Dokumen pertanggungjawaban ini tidak hanya sebagai bentuk laporan, tetapi juga fondasi dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD 2025. Ini menjadi tolok ukur efektivitas dan efisiensi anggaran yang sudah dijalankan,” kata Alwi Al Qadri dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengesahan Ranperda ini harus dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Seluruh fraksi di DPRD Balikpapan menyatakan persetujuan terhadap Ranperda tersebut dalam pandangan akhir mereka. Persetujuan bulat ini menjadi sinyal positif atas kesepahaman antara legislatif dan eksekutif dalam menjaga kualitas tata kelola anggaran publik.
“Ini bukti bahwa transparansi bukan hanya jargon, tetapi benar-benar diterapkan melalui kerja kolektif antara DPRD dan pemerintah kota,” ujar Alwi.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan, yang menandai berakhirnya tahapan pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024.(*/ADV/DPRDBalikpapan/ko)
