SAMARINDA, lintasraya.com – Angka prevalensi stunting (kekerdilan) di Kalimantan Timur 22,8 persen, masih di bawah rata-rata nasional 24,4 persen. Namun masih diambang batas atau di atas standar yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yaitu 20 persen.
Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kalimantan Timur menegaskan tim yang dipimpinnya siap untuk bekerjasama, berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh pihak lintas sektor untuk dapat menurunkan angka prevalensi stunting di Benua Etam.
“Kita akan berkoordinasi dengan seluruh elemen masyarakat, sampai tingkat paling bawah dalam hal ini RT untuk melakukan monitoring, sosialisasi dan penyuluhan di lingkungannya khususnya bagi calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui. Ketiganya Itu yang harus mendapatkan perhatian serius supaya terhindar dari stunting,” kata Hadi Mulyadi dilansir dari instagram @Pemprov_Kaltim, Senin (18/7/2022).
Selain itu, lanjut Hadi, guna mendukung pencapaian target penurunan angka prevalensi stunting 14 persen secara nasional dan 12,83 persen untuk Kaltim pada 2024, TPPS akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar dana desa yang digelontorkan ke desa-desa dapat diarahkan untuk honor dan kegiatan program kegiatan penurunan stunting.
“Untuk target TPPS setiap tahun ditargetkan turunnya 4 persen. Jika sekarang 22 persen, maka di 2023 harus 18 persen, dan 14 persen di 2024 untuk Kaltim. Namun diharapkan untuk Kaltim mencapai 12,82 persen untuk angka prevalensi stunting. Dengan asumsi setiap tahun bisa menurunkan sekitar 5,3-5,4 persen,” terang Hadi.
Hadi menambahkan, penurunan angka stunting di Kaltim jika sesuai dengan target secara Nasional sudah bagus. Dan lebih bagus lagi jika melebihi target yang ditetapkan.
Soal alokasi anggaran, Hadi meminta untuk memaksimalkan anggaran yang sudah didistribusikan pusat langsung ke Kabupaten/Kota.
“Anggaran dari pusat itu langsung didistribusikan ke Kabupaten dan Kota. Jadi, nanti kita akan evaluasi itu. Kenapa serapannya baru 9 persen dari total anggaran Rp 35,86 miliar yang telah dialokasikan untuk Kaltim pada 2022. Hal ini untuk bisa melakukan percepatan penurunan stunting, dan tentunya untuk mecapai target yang telah ditetapkan,” pungkasnya. (jan)
