LINTASRAYA.COM, BALIKPAPAN – Kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir menjadi sorotan serius Komisi II DPRD Kota Balikpapan. Melihat masih belum optimalnya pengelolaan parkir, Komisi II mendorong adanya sistem terpadu yang melibatkan sinergi antar instansi, termasuk Dinas Perhubungan (Dishub).
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengatakan pihaknya telah menjadwalkan koordinasi lanjutan dengan Dishub untuk mendalami penerapan sistem e-parking yang kini menjadi domain Dishub sebagai mitra Komisi III DPRD.
“Komisi II menyambut baik rencana Dishub dalam pengembangan e-parking. Namun, kami juga ingin memastikan bahwa penataan ini benar-benar berdampak terhadap perbaikan pendataan dan pengawasan di lapangan,” ujarnya, Senin (17/6/2025).
Menurut Fauzi, salah satu penyebab kebocoran PAD adalah maraknya praktik parkir liar dan belum terdatanya seluruh titik parkir secara resmi. Oleh karena itu, langkah awal yang diambil adalah pemetaan dan pendataan ulang lokasi parkir di kota Balikpapan.
“Parkir liar selama ini menjadi celah besar kebocoran pendapatan. Dengan sistem terpadu, baik dari sisi pengelolaan maupun regulasi, kami harap ini bisa ditekan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyiapkan skema baru berbasis digital yang akan diterapkan di beberapa titik strategis, seperti kawasan MT Haryono.
Sistem ini akan menggunakan metode pembayaran nontunai (cashless) dan melibatkan juru parkir binaan agar layanan lebih tertib dan profesional.
“Pendapatan dari parkir akan langsung masuk ke kas daerah. Legalitas lahan juga jadi perhatian agar tidak timbul konflik ke depan,” pungkas Fadli.
Dengan sinergi antara DPRD dan Dishub, diharapkan tata kelola parkir di Balikpapan semakin transparan dan memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.(*/ADV/DPRD Balikpapan/ko)
