BALIKPAPAN, lintasraya.com – Berangkat dari kegelisahan pengusaha lokal Balikpapan yang merasa terabaikan oleh pemerintah daerah, Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Balikpapan, Patman Parakasi segera mendorong eksekutif dan legislatif Balikpapan untuk lakukan langkah konkrit.
Salah satunya dengan membuat suatu regulasi perlindungan dan pemberdayaan pengusaha lokal di Balikpapan agar makmur dan sejahtera.
Hal tersebut diungkapkan Patman Parakasi dalam dialog santai dengan tema “Sudah saatnya Pengusaha lokal makmur dan sejahtera”. Dialog publik tersebut berlangsung di Cafe baca, Balikpapan kota pada Senin (1/8/2022) malam.
Patman menjelaskan, pengusaha lokal saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada kegelisahan yang terjadi pada mereka. Khususnya di Gapensi Balikpapan .
Mengingat, banyaknya potensi proyek besar yang sedang berlangsung di kota Balikpapan. Namun hanya segelintir pengusaha lokal yang dilibatkan didalamnya.
Salah satu contoh, proyek perluasan kilang Pertamina yang diproyeksikan menelan anggaran hampir ratusan miliar. Namun tidak berdampak signifikan terhadap pengusaha lokal Balikpapan. Terkesan pemerintah daerah melakukan pembiaran terhadap pengusaha lokal.
“Ibarat anak ayam kelaparan di lumbung padi,” ujarnya.
Ini membuktikan, lemahnya pengawasan dari pemerintah kota Balikpapan baik eksekutif maupun legislatifnya. Sebab, mayoritas para pekerja dan kontraktor pembangunan kilang tersebut mayoritas berasal dari luar Balikpapan. Ini yang perlu disikapi bersama.
Sementara, jika berbicara kompetensi dan kualitas. Pengusaha lokal tak kalah jauh dibanding dari luar. Diharapkan adanya perlindugan dan pemberdayaan dari pemerintah daerah untuk hal tersebut. Sebab, ini akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di Balikpapan.
“Kalau pengusaha lokal sejahtera sudah pasti Balikpapan maju. Begitu juga sebaliknya. Bayangkan saja, kalau pengusaha luar masuk Balikpapan dapat hasilnya sudah pasti hasilnya dibawa ke kampungnya. Balikpapan dapat apa ?,” bebernya.
Jadi, dalam konteks ini, ke depan Gapensi Balikpapan akan segera mengatur strategi untuk mengawal. Apalagi, proyek pembangunan IKN sudah di depan mata dan segera berlangsung.
“Dalam waktu dekat kami akan susun program kerja jangka panjang dan pendek. Kemudian segera mungkin audiensi ke pemerintah kota dan DPRD. Untuk berkoordinasi tentang langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk kesejahteraan pengusaha lokal,” tegasnya.
Kesempatan yang sama, Pemerhati kebijakan publik Herry Sunaryo menilai, Perlunya payung hukum yang jelas dan kuat untuk kesejahteraan pengusaha lokal Balikpapan. Sesuai undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan.
Selain menjadi filter untuk pengusaha luar masuk ke Balikpapan, regulasi ini pun diharapkan menjadikan pengusaha lokal lebih berdaya saing. Outputnya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil di Balikpapan.
“Jangan sampai proyek pembangunan IKN pengusaha lokal menjadi penonton nantinya. Sebab ini proyek ratusan triliun. Kalau sampai pengusaha lokal tidak dilibatkan. Berarti pemerintah daerah gagal dalam membangun kota ini,” harapnya.(*/wan)
